Pemerintah akan Denda Rp 500 Juta ke Platform yang Muat Konten Judi Online

Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengambil langkah tegas dalam menangani kasus judi online di Indonesia dengan menerbitkan dua kebijakan baru. Salah satunya adalah memberikan denda sebesar Rp 500 juta kepada pengelola platform digital yang tidak kooperatif dalam proses pemberantasan, seperti platform X, Google, dan TikTok.

“Kepada seluruh pengelola platform digital seperti X, Google, Meta, TikTok, jika tidak kooperatif dalam memberantas konten yang mengandung unsur judi online akan mengenakan denda Rp 500 juta.” Kata Budi dalam Konferensi Pers terkait Perkembangan Terbaru Pemberantasan Judi Online, Jumat (24/5).

Selain itu, Budi juga mengancam akan mencabut izin penyelenggara internet service provider (ISP) yang tidak bekerja sama dalam upaya pemberantasan judi online.

“Kepada seluruh penyelenggara ISP, jika tidak kooperatif dalam pemberantasan judi online, maka saya tidak akan segan-segan mencabut izin ISP yang digunakan untuk fasilitasi permainan judi online. Kita akan umumkan nama-namanya,” tegasnya.

Menurut penjelasan Budi, langkah-langkah ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Selain itu, kebijakan ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Privat dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 172 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan PNBP yang Berasal dari Pengenaan Sanksi Denda Administratif Atas Pelanggaran Pemenuhan Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat User Generated Content untuk Melakukan Pemutusan Akses.

Sementara pencabutan izin ISP didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 1990 tentang Telekomunikasi, Peraturan Menkominfo Nomor 13 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Foto: SHUTTERSTOCK/WPADINGTON