Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali menghadiri agenda rapat lanjutan terkait koordinasi percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dari kawasan industri PT Indonesia Huabao Industrial Park (PT IHIP), di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Senin (2/9).
Menurut Kadis PTSP Morowali, Nukrah, S.T.,M.Si., agenda tersebut bertujuan untuk mencari solusi agar pihak-pihak yang berkaitan dengan PSN bisa bekerja cepat dan membangun semua infrastruktur yang dibutuhkan oleh Pemkab Morowali. Namun, hal ini terkendala oleh beberapa hal, menurut Nukrah.
“Tetapi dalam hal ini kita juga tidak bisa langsung memberikan dukungan secara utuh. Karena yang pertama, PSN merupakan kewenangan Kementerian BKPM. Kemudian juga merupakan kawasan industri yang menjadi kewenangan Kementerian Investasi/BKPM,” ujar Nukrah saat dimintai keterangan di sela agenda rapat tersebut.
Selain itu, terdapat pertimbangan lain yang disebut Nukrah sebagai penghambat untuk Pemkab Morowali memberikan dukungan secara langsung. Yaitu karena adanya hasil putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang mengamanatkan untuk mencabut SK Bupati dari PT Kinarya Alam Semesta, area kawasan industri PT IHIP berada.
“Saat ini progresnya ada sekitar 70%. Mereka belum bisa kerja, industrinya belum bisa jalan. Karena menunggu putusan Pengadilan Tinggi Makassar. Tapi kita dari Pemerintah Kabupaten Morowali hanya bisa memberikan dukungan administrasi dan perizinan yang berkaitan dengan kewenangan daerah,” tutur Nukrah lebih lanjut.
Diakui Nukrah, dari sisi fasilitas dan infrastruktur, kawasan industri PT IHIP sudah hampir rampung. Namun perlu mendapat dukungan administrasi dan perizinan dari pihak Kementerian yang berkaitan.
“Dari Pemerintah Morowali hanya bisa memberikan dukungan yang terkait dengan administrasi dan perizinan yang merupakan kewenangan daerah. Tapi terkait kewenangan perizinan Kementerian, kami belum bisa bantu. Sejauh ini terkait perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan daerah, sudah kita bantu. Karena kita mendukung untuk pelaksanaan PSN sesuai dengan regulasi yang berlaku, kemudian dari permintaan bapak Presiden kita, bahwa psn itu harus diutamakan,” tegas Nukrah.
Foto : GPriority / Virgie
