Pengelolaan TMII di Ambil Alih Pemerintah

Jakarta,Gpriority-Januari 2021, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa laporan keuangan negara di tahun 2020. Berdasarkan laporan tersebut, BPK menemukan sebuah fakta bahwa selama 44 tahun TMII di kelola Yayasan Harapan Kita selaku pengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII) tidak pernah memberikan kontribusi keuangan kepada negara.

“ Padahal TMII merupakan aset pemerintah, karena dibangun dengan menggunakan uang negara, bukan milik yayasan. Untuk itulah BPK menyarankan kepada Pemerintah Pusat untuk mengambil alih pengelolaannya,” ucap Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg) Pratikno dalam siaran persnya pada Rabu (7/4/2021).

Berdasarkan rekomandasi tersebut, Kemensekneg seperti dituturkan oleh Pratikno segera melaporkannya kepada Presiden Joko Widodo untuk segera diambil alih pengelolaannya. Presiden Jokowi pun menyetujui usulan Kemensekneg dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19/2021 tentang pengelolaan TMII.

“Dengan berlakunya Perpres 19/2021 per-1 April 2021, maka Keputusan Presiden Nomor 51 tahun 1977  tentang pengelolaan TMII yang dilakukan yayasan Harapan Kita resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi,” tegas Pratikno.

Usai diambil alih, Pratikno mengatakan pemerintah akan melakukan penataan kembali mulai dari infrastruktur hingga manajemen. Pemerintah juga menjamin bahwa karyawan yang bekerja di sana tetap mendapatkan gaji dan bekerja seperti sebelumnya.” Tidak ada karyawan yang dikeluarkan, semuanya tetap bekerja. Mudah-mudahan setelah infrastruktur diperbaiki, pendapatan semakin meningkat, sehingga TMII sebagai aset negara bisa menyetorkan uang kepada negara,” tegas Pratikno.

Dijelaskan oleh Pratikno, alasan Yayasan Harapan Kita tidak menyetorkan uang pendapatannya kepada negara dikarenakan pendapatan minim.” Alasan inilah yang menurut negara tidak masuk akal, mengingat TMII memiliki jumlah pengunjung yang sangat banyak,” tutup Pratikno.(Hs)

Related posts