Penulis : Ponco | Editor : Dimas A Putra | Foto : PPID Sultra
Jakarta, GPriority.co.id – Pj. Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto menegaskan akan mendorong berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten/ Kota yang belum memilikinya. Hal ini disampaikan saat menghadiri persemian sepuluh mall pelayanan publik (MPP) di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (31/10).
Dikatakan Pj. Gubernur Sultra, pihak Provinsi akan mendorong sepenuhnya Kabupaten/Kota yang belum memiliki MPP agar segera memilikinya demi pelayanan publik yang semakin mudah serta investasi yang semakin meningkat. Dirinya sangat mendukung program MPP. Menurutnya keberadaan MPP untuk membantu memperbaiki pelayanan publik bagi masyakat dan sekaligus mendukung iklim investasi melalui kemudahan berusaha bagi investor.
“Kehadiran MPP memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha, terutama bagi pelaku UMKM maupun investor,” ujarnya seperti dilansir laman PPID Sultra. Dijelaskannya, apabila ada MPP di Sultra setidaknya terdapat lima keunggulan yang dihadirkan MPP terkait investasi.
Pertama, MPP akan mempercepat proses pengurusan perizinan usaha dengan tingkat risiko rendah menjadi satu hari saja. Jika masyarakat mengurus izin usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka akan menghabiskan waktu tidak lebih dari sehari. Kedua, petugas layanan MPP didorong memiliki standar pelayanan yang ramah. “MPP mengubah budaya pelayanan yang tidak ramah menjadi standar pelayanan ramah dan memberikan kepuasan kepada masyarakat,” tandasnya
Sedangkan yang ketiga ialah MPP mengurangi biaya dan waktu yang dihabiskan oleh masyarakat untuk menerima layanan. Diungkapkannya, MPP menyatukan berbagai instansi pelayanan yang semula berada di lokasi berbeda, menjadi pelayanan di satu tempat yang sama. Nilai tambah yang keempat, MPP akan meningkatkan transparansi dengan konsep desain gedung bersifat ‘open space’ sehingga mencegah adanya praktik kecurangan di luar aturan yang berlaku. “Konsep layanan open space membuat MPP menjadi transparan. Konsep ini menekan praktik kecurangan terhadap masyarakat penikmat layanan publik,” imbuhnya.
Adapun yang kelima, MPP memiliki keunggulan dengan meningkatkan daya saing bisnis. Disebutkan rata-rata jumlah investasi di daerah akan meningkat setelah adanya MPP. “Kehadiran MPP ini akan meningkatkan daya saing dimana rata-rata daerah yang memiliki MPP jumlah investasinya terus meningkat,” cetusnya.
Sebagai informasi, dari 17 Kabupaten/Kot, Sultra baru memiliki 3 MPP. Karenanya ia mendorong agar MPP di provinsinya semakin bertambah demi kemudahan pelayanan publik dan peningkatan investasi.
Sebelumnya Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas, secara serentak meresmikan sepuluh MPP yang terdiri dari Kab. Buleleng (Bali), Kab. Sekadau (Kalbar), Kota Palangkaraya (Kalteng), Kab. Manggarai Timur (NTT), Kota Kupang (NTT), Kab. Morowali (Sulteng), Kab. Bone (Sulsel), Kab. Lebak (Banten), Kab. Aceh Tengah (Aceh), dan Kab. Tulang Bawang Barat (Lampung). Pada kesempatan itu, Menteri Anas mendorong para Pj. Kepala Daerah agar menghadirkan MPP di setiap kabupaten dan kota diwilayahnya guna pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Peresmian ke-sepuluh MPP dilakukan bertepatan dengan Rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan MPP tahun 2023. Hadir langsung dalam kegiatan ini Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama 21 Pj. Gubernur lainnya, 10 Pj. Bupati, dan 16 Pj. Walikota.