Prioritas Penguatan Perdagangan Untuk Lima Tahun Ke Depan

Jakarta,Gpriority-Bertempat di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto bersama Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga dan jajaran Eselon I Kementerian Perdagangan menggelar Konferensi Pers.

Dalam kesempatan tersebut, Mendag menyampaikan pokok-pokok prioritas penguatan perdagangan untuk lima tahun ke depan. Mendag juga menyampaikan kepada wartawan bahwa setelah 7 tahun, akhirnya perundingan RCEP dinyatakan secara resmi telah selesai dan siap ditandatangani di awal tahun 2020. Pernyataan ini resmi disampaikan oleh para Pemimpin Negara/Pemerintahan RCEP.

Kemendag dalam lima tahun ke depan seperti dituturkan Agus juga   akan terus mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden khususnya di sektor perdagangan dalam menumbuhkan perekonomian.

“Kementerian Perdagangan siap menjalankan dua mandat yang diberikan Presiden Joko Widodo. Pertama, menjaga neraca perdagangan yang dilakukan melalui penyelesaian perjanjian perdagangan serta melakukan kajian yang dapat memberikan manfaat terhadap ekonomi nasional. Kedua, melakukan pengendalian impor secara selektif, impor harus mengutamakan bahan baku atau bahan penolong yang bertujuan untuk ekspor dan investasi,” jelas Mendag.

Dalam mewujudkan dua mandat Presiden RI tersebut, Kementerian Perdagangan menyusun tiga kebijakan utama. Kebijakan pertama, menjaga neraca perdagangan. Strategi yang akan dilakukan adalah meningkatkan ekspor nonmigas. Ekspor barang dan jasa ditargetkan tumbuh 4,5—8,63 persen. Sedangkan ekspor nonmigas akan tumbuh 6,88—12,23 persen. Kebijakan kedua, mengamankan dan memperkuat pasar dalam negeri, yaitu dengan menargetkan inflasi pangan sekitar 3 persen. Kebijakan ketiga, menyederhanakan birokrasi yang didukung sumber daya manusia perdagangan yang profesional dan kompeten.

Mendag menyampaikan, ketiga kebijakan tersebut dituangkan dalam tiga program prioritas kerja Kemendag. Program pertama, mengejar target ekspor yang realistis di tengah perlambatan ekonomi global. Hal ini dilakukan dengan menyelesaikan perundingan perdagangan internasional, menggiatkan misi dagang ke pasar nontradisional dan memanfaatkan perjanjian perdagangan, meningkatkan peran aktif Atase Perdagangan (Atdag) dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) sebagai agen bisnis, serta menggiatkan dukungan kepada daerah dan industri investasi berorientasi ekspor. Program kedua, mengamankan dan memperkuat pasar dalam negeri. Hal tersebut dilakukan dengan mengendalikan impor secara selektif, stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok untuk menjaga inflasi jelang natal dan tahun baru, mendorong usaha rintisan (start up) dengan mekanisme yang aplikatif dan tertib, serta implementasi sistem resi gudang (SRG) tersebut terdiri dari inisiasi penguatan pembiayaan SRG untuk petani/pengusaha lokal tujuan ekspor, dan optimalisasi sistem SRG.

Terakhir, program ketiga, yaitu menyederhanakan birokrasi dan pembangunan SDM. Kementerian Perdagangan akan segera menyederhanakan 18 Permendag ekspor dan impor untuk menindaklanjuti pembentukan Omnibus Law serta kewenangan terkait Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Selain itu, restrukturisasi jabatan struktural menjadi jabatan fungsional, dan mengusulkan jabatan fungsional tertentu (JFT) di bawah binaan Kementerian Perdagangan.

Mendag menambahkan, masih banyak pekerjaan besar ke depan yang harus dikerjakan oleh Kementerian Perdagangan demi terciptanya kondisi perdagangan yang kondusif. “Dengan dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak, termasuk pelaku bisnis dan teman-teman media, semoga apa yang diamanatkan dapat tercapai untuk meningkatkan ekonomi rakyat Indonesia,” tegasnya.

 Dalam mewujudkan visi dan misi Presiden RI di bidang ekonomi, Wamendag menyatakan kesiapannya dalam membantu Mendag. “Tentunya saya akan sepenuh hati melaksanakan arahan yang diberikan Mendag kepada saya dalam mewujudkan visi dan misi Presiden RI,” imbuhnya. Wamendag juga menyampaikan hasil kunjungan kerjanya ke Shanghai, Tiongkok dalam rangka menghadiri pertemuan informal tingkat menteri Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Pertemuan tersebut bertujuan menghasilkan rumusan dalam mendukung pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-12 yang akan digelar di Kazakhstan pada 2020. “Pada pertemuan tersebut, dibahas dua agenda yaitu Possible Outcomes KTM WTO ke-12 dan Reformasi WTO. Pada kesempatan ini, Indonesia memperkuat komitmennya mendorong upaya reformasi WTO,” tutupnya.(Hs)

 

Related posts