Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah Indonesia terus gencar menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat hingga saat ini terdapat 211 kasus keracunan MBG sepanjang 2025.
Dari total kasus keracunan MBG tersebut, korban mencapai 11.640 jiwa, dengan 636 orang dirawat inap dan 11.004 lainnya menjalani rawat jalan. Kendati demikian, data ini memiliki sedikit perbedaan dengan catatan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI), sebagaimana dilansir dari laporan ANTARA pada Sabtu (15/11).
Oleh sebab itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan jika pihaknya akan segera menyinkronkan data dan meminta publik untuk tidak khawatir. Ia juga melaporkan, dari 441 kasus keracunan pangan nasional, hampir 48 persen di antaranya berasal dari program besutan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Lebih lanjut Dadan menyebut BGN telah memproduksi 1,8 miliar porsi makanan sejak program MBG diluncurkan. Kini, pihaknya tengah memperluas pembangunan 8.000 Satuan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada wilayah terpencil.
Di sisi lain, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat kasus keracunan MBG mencapai 16.109 orang sejak Januari hingga Oktober 2025 lalu. Lonjakan kasus juga terjadi pada bulan Oktober dan memakan 6.823 korban.
JPPI menilai, BGN belum melakukan evaluasi secara menyeluruh. Hingga kasus keracunan MBG juga menimpa guru, orang tua, balita, dan ibu hamil.
“Angka ini menjadikan kasus keracunan MBG sebagai tragedi pangan terbesar di sektor pendidikan tahun ini,” ungkap JPPI.
Saat ini, BGN tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta investor untuk lebih memperkuat infrastruktur distribusi gizi beserta mengajukan tambahan anggaran Rp28,63 triliun, sehingga total kebutuhan MBG pada 2025 mendatang dapat mencapai Rp99 triliun.
Perluasan penerima manfaat MBG juga menjadi alasan dibalik pengajuan tambahan anggaran tersebut. Sebelumnya, pemerintah menargetkan lansia serta penyandang disabilitas (difabel) juga menerima MBG. Diperkirakan ada sekitar 100.000 lansia serta lebih dari 30.000 penyandang disabilitas yang akan menjadi penerima manfaat MBG.
Kendati demikian, menurut Menteri Sosial (Mensos) Gus Ipul, perluasan MBG tidak serta merta menggantikan atau menghapus hak penerima bansos yang sudah berjalan bagi lansia maupun difabel, karena sifatnya menjadi tambahan bantuan.
Di sisi lain, Presiden Prabowo secara ambisius juga menargetkan penerima manfaat program MBG dapat mencapai 82,9 juta orang hingga akhir 2025 mendatang.
