Reformasi Regulasi Untuk Meningkatkan Investasi di Indonesia

Jakarta,Gpriority-Bambang Brodjonegoro dalam sambutannya di media brefing Hasil background study reformasi regulasi di Ruang Rapat DH 1-2 Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta (6/2) mengatakan, untuk mendatangkan investor di Indonesia kuncinya adalah kepastian hukum dan over regulasi atau deregulasi.

Secara alamiah lembaga pasti punya kewenangan untuk membuat regulasi. Tetapi kalau tidak termanage dengan baik maka akan terjadi over regulasi. Kerumitan seperti inilah yang masih dialami Indonesia. Untuk menuju ekonomi yang lebih baik dengan melakukan reformasi regulasi.

Reformasi regulasi adalah perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan regulasi.

Bambang juga mengatakan, yang harus kita perangi dalam ekonomi adalah peraturan yang terlalu banyak dan rumit. ” Dan hal ini tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan semua lembaga,” ucap Bambang.

Bambang memberikan contoh regulasi yang rumit adalah UMKM. Ada 23 Kementerian/lembaga yang mengurusi UMKM dan akibatnya malah menjadi tidak efektif karena semuanya merasa bisa menolong UMKM. Meskipun banyak yang terlibat, koordinasi mereka sangat minim akibatnya regulasi yang dibuat menyulitkan UMKM.

Dalam sambutannya, Bambang juga mengatakan bagaimana memperbaiki investasi di Indonesia agar investor mau masuk. Salah satunya adalah mengurangi hambatan. Tetapi di Indonesia banyak aturan yang harus diikuti oleh investor. Dan inilah yang harus diperbaiki lagi sehingga indonesia menjadi menarik di mata investor.

Usulan Lembaga Pengelola Regulasi

Kewenangan yang membuat regulasi cukup beragam. Cuma yang menjadi masalah pembuatan regulasi adalah minimnya proses sinkronisasi dan harmonisasi pembentukan regulasi di setiap kementerian/lembaga dan pemda.

Lemahnya sinergi kebijakan dan regulasi.Perencanaan regulasi tidak didukung dengan analisis kebijakan dan lemahnya peran kelembagaan, serta sistem pendukung di kementerian dan lembaga.

Permasalahan itulah yang membuat Kementerian PPN/Bappenas mengusulkan perlunya dibentuk lembaga pengelola regulasi. Tugas lembaga ini nantinya melakukan sinkronisasi regulasi, mendorong akses partisipasi publik dalam proses regulasi. Monitoring dan evaluasi. Dan penguatan harmonisasi.

Bambang juga mengusulkan untuk menggunakan teknologi informasi untuk mendukung reformasi regulasi. Caranya dengan adanya bantuan artificial inteligence yang menghubungkan data terkait kebijakan dan regulasi yang ada. (Hs.foto:Hs)

Related posts