Revolusi Mental,Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik Menjadi Agenda RPJMN 2020-2024 yang Mendapat Dukungan dari Kemenpan RB

Dalam sambutannya secara virtual pada Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) XI Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jumat (16/10),  Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan, dari tujuh agenda utama pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), khususnya unit Deputi bidang Pelayanan Publik mendukung dua agenda. Agenda tersebut adalah revolusi mental, serta memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

“Deputi bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB mendukung dua agenda RPJMN, yaitu agenda revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, serta agenda memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik,” ungkap Diah.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung transformasi pelayanan publik seperti dituturkan Diah adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan layanan atau e-services, serta penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan. Diah menyampaikan, upaya lain dari unit kerjanya adalah penguatan ekosistem inovasi pelayanan publik dan penguatan pelayanan terpadu atau terintegrasi.

Di hadapan peserta yang terdiri dari pimpinan pemerintah daerah dan pimpinan DPRD, Diah menjelaskan tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Pertama adalah perbedaan kebutuhan masyarakat serta kondisi lingkungan sosial budaya.

 “ Dari hasil pengamatan saya selama ini, penyelenggaraan pelayanan publik tidak bisa disamaratakan dari Sabang hingga Merauke. Masing-masing daerah memiliki kebutuhan dan kondisi yang berbeda. Hal ini disebabkan karena faktor sosial budaya masyarakatnya, maupun kondisi geografis daerah tersebut,” jelas Diah.

Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah pemanfaatan teknologi dalam pelayanan. Pesatnya perkembangan teknologi menuntut penyelenggara pelayanan untuk terus berinovasi. Terlebih, pada masa pandemi Covid-19, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan harus lebih jeli untuk tetap memberi pelayanan sesuai kondisi masyarakat sekitarnya.

Sementara yang ketiga adalah memperhatikan tren perkembangan dunia, yakni globalisasi dan tujuan pembangunan berkelanjutan. “Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus dapat berperan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan,” ujar Diah.

Diah dalam sambutannya juga mengajak masyarakat berpartisipasi untuk menilai atau mengevaluasi pelayanan publik. Ini dimaksudkan agar pelayanan publik semakin baik dalam setiap harinya.” Hasil dari evaluasi pelayanan publik menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik setiap tahunnya. Hal ini dengan melihat peningkatan capaian Indeks Pelayanan Publik Nasional dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2017 sebesar 3,28 selanjutnya meningkat pada tahun 2018 sebesar 3,38 dan pada tahun 2019 sebesar 3,63,” tutur Diah.

Diah berharap pelayanan publik yang semakin membaik ini terus dipertahankan, sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik.(Hs.Foto.Humas, PANRB) 

Related posts