Jakarta,Gpriority- Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan menyelenggarakan Pembahasan dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Stunting di Hotel Gran Mahakam Jakarta Selatan, Senin (12/4).
Giat tersebut merupakan Aksi 2 Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting yang bertujuan mengumpulkan dan menyusun rencana intervensi stunting terintegrasi pada tahun berjalan ataupun dalam penyusunan Renja dan RKA OPD tahun rencana berikutnya.
Kegiatan dilaksanakan sejak pukul 08:00 sampai dengan pukul 15.00 WIB dan diikuti sebanyak 50 orang lintas sektor. Diantaranya, Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan Isnawa Adji, Asisten Kesra Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Isnawa mengatakan masalah stunting tidak hanya dikerjakan oleh jajaran tenaga kesehatan saja. Namun seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) wajib mendukung dan mengentaskan angka stunting di seluruh wilayah Jakarta Selatan.
“Masalah ini banyak juga OPD yang ambil bagian dan terlibat. Bisa dasawisma, Sudin PPAPP dapat bahu membahu pada program tersebut,”katanya dilokasi.
Ia juga menekankan pada setiap OPD untuk mereview dan mendokumentasikan setiap kegiatan tersebut. Namun Isnawa memaklumi jika banyak OPD yang sudah menjalankan program stunting namun tidak sempat mendokumentasikan.
“Masing-masing OPD akan mereview dan didokumentasi. Jika sudah melakukan hal yang sama, tapi ternyata dokumen tidak teradministrasi dengan baik maka akan kebingungan,”tuturnya.
Peserta Lintas Sektoral meliputi Kepala UKPD, Kasubag, Kepala Kantor, Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kelurahan Lokus (Lokasi Fokus),
Kepala Puskesmas Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Acara tersebut juga akan menghadirkan narasumber seperti, Dit. SUPD III Kementerian Dalam Negeri (Tentang Pengisian Form Rencana Kegiatan/ Aksi 2), Prof. dr. Endang L Achadi, MPH., Dr., PH (Tentang Masalah Gizi dan Upaya Intervensi Spesifik dan Sensitif yang Perlu Dilakukan di 1000 HPK).
Dalam giat itu pertemuan digelar baik secara offline/ tatap muka dengan protokol kesehatan dan secara daring/ virtual via zoom meeting.
Kegiatan tersebut diharapkan membuat adanya Rancangan Rencana Kegiatan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi kepada DPRD dan dukungan kebijakan anggaran yang diperlukan. Serta lebih awal memahami kebutuhan kabupaten/kota dalam upaya menurunkan prevalensi stunting dan memahami implikasi kebijakan yang perlu disesuaikan, terutama dalam perumusan pokok-pokok pikiran DPRD dan KUA-PPAS.(*GP Tika)
