Jakarta, GPriority.co.id – Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat, Ali Baham Temongmere memastikan kondisi fiskal di Papua Barat tetap stabil meski adanya penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi progran bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/10).
“Selama tiga hari kita bersama-sama dengan Kemendagri mengevaluasi usulan program kegiatan serta kapasitas fiskal pemerintah provinsi dan kabupaten untuk tahun 2026. Kita lihat bagaimana kondisi keuangan daerah setelah adanya dana transfer dari pusat, lalu disinkronkan dengan kebutuhan dan rencana kegiatan daerah,” ujarnya kepada GPriority.
Ia menjelaskan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa Papua Barat dan seluruh kabupatennya berada dalam kondisi fiskal yang sehat dan tidak mengalami persoalan berarti.
“Alhamdulillah, pemerintah provinsi Papua Barat dan kabupaten di wilayah ini rata-rata semuanya tidak ada persoalan. Jadi, kita bisa menyesuaikan rencana kegiatan tanpa kendala berarti,” tuturnya.
Menurut Ali Baham, meski terjadi penurunan dana transfer, nilainya masih dalam batas wajar sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program rutin maupun belanja pegawai di daerah.
“Papua Barat termasuk dalam kategori daerah dengan penurunan dana transfer yang tidak signifikan. Masih bisa menyesuaikan dan menjaga keseimbangan fiskal daerah,” tuturnya.
Selain evaluasi fiskal, rapat ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia mengungkapkan, terdapat sejumlah program kementerian yang dapat diadopsi dan disinergikan dengan kebutuhan di daerah, terutama untuk kegiatan fisik dan belanja modal.
“Yang menggembirakan adalah adanya program kegiatan di kementerian yang cukup besar. Ini bisa disinkronkan dengan program di daerah. Walaupun dana transfer kecil, masih ada ruang untuk mendapatkan kegiatan fisik atau belanja modal dari program kementerian,” jelasnya.
Disamping itu, Ali Baham mendorong agar dinas-dinas terkait di Papua Barat untuk aktif mengajukan proposal dan data pendukung agar dapat memperoleh dukungan kegiatan dari kementerian.
“Tinggal kita ajukan proposal dan sesuaikan data, supaya kebutuhan daerah sejalan dengan program pemerintah pusat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pemprov Papua Barat kini tengah berfokus menjaga keseimbangan antara belanja rutin dan pembiayaan proyek publik. Menurutnya, belanja publik yang bersifat fisik akan diupayakan melalui dukungan program kementerian, sementara belanja rutin dan operasional tetap ditanggung melalui APBD daerah.
“Kita berharap anggaran yang tersedia bisa digunakan untuk belanja rutin, sedangkan proyek-proyek publik atau fisik bisa diperoleh melalui program kementerian. Dengan begitu, efisiensi dan keberlanjutan pembangunan daerah tetap terjaga,” ucapnya.
