Semarang, Gpriority.co.id – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus menegaskan bahwa demokrasi berkualitas merupakan salah satu kunci utama kemajuan dan stabilitas pembangunan nasional Indonesia. Pernyataan itu disampaikan pada “Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025” di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (21/05).
Dalam sambutannya, Wamenko Polkam mengatakan bahwa demokrasi menjadi salah satu fondasi stabilitas nasional dan pembangunan berkelanjutan. Kualitas demokrasi, baik secara prosedural maupun substansial, akan membentuk arah transformasi politik dan tata kelola pemerintahan ke depan, serta berpengaruh langsung terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
“Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, terus mengalami konsolidasi pembangunan demokrasi yang semakin berkualitas. Kita memiliki karakteristik demokrasi sendiri, yang khas dan berbeda dari negara lain, sehingga perlu dijaga dan dikembangkan sesuai dengan akar budaya kebhinekaan yang kita miliki,” ujar Wamenko Polkam.
Lodewijk menekankan bahwa evaluasi mendalam terhadap capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2025 menjadi langkah awal krusial dalam menentukan arah kebijakan pembangunan demokrasi di tahun-tahun berikutnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“IDI harus dijadikan sebagai alat ukur sekaligus kompas perbaikan demokrasi di Indonesia. Peningkatan kualitas demokrasi akan memperkuat kualitas kelembagaan, menjamin kesetaraan dan kebebasan, menjaga stabilitas politik, menurunkan potensi konflik, serta mendorong kemajuan ekonomi nasional,” jelasnya.
Kemenko Polkam, sebagai koordinator pengampu capaian IDI, akan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan diseminasi, pendampingan, serta konsultasi ke berbagai daerah. Penguatan ini ditujukan untuk memperkokoh program penguatan demokrasi dan meningkatkan capaian target pembangunan demokrasi di masa mendatang.
“Kami membutuhkan kerja sama seluruh pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, legislatif, aparat penegak hukum, akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, maupun elemen masyarakat lainnya,” tegas Wamenko Lodewijk.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menambahkan bahwa penguatan demokrasi tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus bersifat kolaboratif. “Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan penguatan demokrasi di Indonesia,” ujarnya.
Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Heri Wiranto, selaku Ketua Penyelenggara kegiatan, menjelaskan bahwa pengukuran IDI merupakan hasil kerja sama lintas sektoral, yang melibatkan Kemenko Polkam, BPS, Kemendagri, Bappenas, Kementerian/Lembaga sumber data, Pemerintah Daerah, akademisi, dan unsur masyarakat.
“Kehadiran berbagai pemangku kepentingan hari ini mencerminkan komitmen bersama dalam upaya memperkuat IDI di daerah masing-masing,” ungkap Heri.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Kemenko Polkam memberikan penghargaan kepada lima daerah dengan capaian IDI tahun 2025 tertinggi. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menempati peringkat pertama dengan nilai 89,79, diikuti Provinsi Bali (88,73) di posisi kedua, Provinsi Jawa Tengah (86,72) ketiga, Provinsi Kalimantan Barat (86,17) keempat, serta Provinsi Jawa Timur (84,05) di peringkat kelima.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Jawa Tengah H. Taj Yasin Maimoen, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Kalimantan Barat, serta berbagai perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seluruh Indonesia.
Kegiatan ini menjadi titik awal evaluasi dan penguatan demokrasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, dengan komitmen kolektif seluruh pemangku kepentingan untuk membangun demokrasi yang lebih berkualitas, stabil, dan inklusif.
Foto : Kemenko Polkam
