160 Ribu ASN Pensiun di 2025, MenPAN-RB Beri Sinyal Ada Seleksi CPNS 2026?

Menteri PAN-RB, Rini Widyantini/Foto : Dok Instagram @official.riniwidyantini Menteri PAN-RB, Rini Widyantini/Foto : Dok Instagram @official.riniwidyantini

Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini belum lama ini mengungkapkan bahwa sekitar 160 ribu ASN telah memasuki masa pensiun sepanjang tahun 2025.

Kondisi ini menjadikan banyaknya posisi yang kosong di instansi pemerintahan. Rini pun memberi sinyal dibukanya seleksi CPNS 2026, guna mengisi posisi tersebut.

“Kami kan sudah menyediakan sekitar 160 ribu pensiun yang memang harus diisi. Mudah-mudahan, mudah-mudahan (di 2026 ada tes CPNS),” sebut Rini sebagaimana dikutip dari laporan ANTARA pada Jumat (27/2).

Kendati demikian, sampai saat ini Rini belum dapat memastikan waktu pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan seleksi CPNS membutuhkan proses yang panjang. Terlebih berkaitan dengan perhitungan dan persiapan anggaran.

Saat ini, lapor rini, Kementerian PAN-RB telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan guna menyiapkan kebutuhan tersebut. Ke depannya, CPNS 2026 lebih difokuskan pada lulusan baru atau fresh graduate.

“Saya juga sudah komunikasi dengan Kemenkeu. Tentunya kita harus ada mengisi PNS yang pensiun dan tentu saja kami harus menghitung CPNS itu untuk bisa mendukung Asta Cita Bapak Presiden, termasuk kompetensi apa saja yang dibutuhkan,” jelas Rini kepada wartawan, Rabu (11/2) lalu di Gedung KemenPAN-RB, berdasarkan pantauan GPriority.

Rini pun menekankan, “Jadi kami mohon waktunya karena kita harus betul-betul menghitung dan tentunya saya juga concern bahwam memang kita harus juga memberikan kesempatan bagi para fresh graduate“.

Lebih lanjut menurut Rini, saat ini pemerintah tengah memetakan kebutuhan ASN pada setiap kemeterian dan lembaga, termasuk mencocokan kompetensi, agar formasi yang dibuka selaras dengan strategi dari masing-masing instansi dan program prioritas presiden.

“Dalam hal ini saya juga perlu menunggu kebutuhan dari instansi pemerintah terkait seperti apa, disesuaikan dengan kompetensi-kompetensi apa saja yang dibutuhkan untuk pencapaian prioritas Bapak Presiden, termasuk juga dengan kompetensi-kompetensi yang ada di setiap wilayah,” tekannya.