3 Pejabat Pemerintah Hadir di Sidang MK Terkait Gugatan Perppu 1/2020

Jakarta,gpriority-Berdasarkan laman mkri.id pada Rabu (20/5/2020) Mahkamah Konstitusi menggelar sidang gugatan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 (Perppu 1/2020) terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan Covid-19.

Hadir mewakili Presiden, Menteri Keuangan Sri Mulyani, MenkumHam Yasonna Laoli dan Jaksa Agung Burhanudin. Sementara dari DPR RI tidak ada yang hadir.

Usai persidangan,Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman mengatakan bahwa sidang ini digelar untuk mendengarkan penjelasan dan klarifikasi soal keberadaan Perppu ini. “Di Sidang MK Apakah Perppu masih dalam tahapan pengesahan oleh DPR, atau sudah resmi diundangkan oleh pemerintah. Mahkamah hanya ingin meminta atau klarifikasi dari Presiden maupun DPR, keberadaan dari Perppu, bagaimana di DPR prosesnya. Apakah sudah disetujui atau tidak, walaupun memang berbagai media DPR sudah menyetujui, tetapi surat itu kami kirim sebelum disahkan menjadi undang-undang,” kata Anwar.

“Jadi sekali lagi kami hanya ingin penjelasan atau keterangan dari pemerintah, dari Presiden tentunya, apakah sudah menjadi undang-undang atau berstatus sebagai Perppu, walaupun sudah mendapatkan persetujuan dari DPR. Itu saja yang kami butuhkan keterangannya,” tutupnya.(Hs)

Related posts