Amerika Serikat, GPriority.co.id – Desakan untuk memakzulkan Presiden AS, Donald Trump, kembali menguat di kalangan anggota DPR AS dari Partai Demokrat.
Sejumlah legislator bahkan secara terbuka mempertanyakan kondisi mental Trump, dengan menyebut adanya indikasi gejala demensia yang dinilai memengaruhi kemampuannya memimpin negara.
Mengutip laporan sejumlah media internasional seperti Reuters dan The Guardian, dorongan ini muncul setelah berbagai pernyataan kontroversial Trump, termasuk ancaman terhadap Iran dan unggahan media sosialnya yang dinilai tidak stabil.
Salah satu tokoh utama yang mendorong langkah ini adalah anggota DPR dari Partai Demokrat, Jamie Raskin. Ia mengusulkan pembentukan komisi khusus untuk menilai apakah Trump masih layak menjalankan tugas sebagai presiden berdasarkan Amandemen ke-25 Konstitusi AS.
Dalam pernyataannya, Raskin menekankan bahwa langkah ini berkaitan langsung dengan keamanan nasional. Ia menyebut bahwa Kongres memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan pemerintahan berjalan stabil.
“Ini adalah tanggung jawab konstitusional kita untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari The Guardian.
Selain itu, laporan dari The Independent mengungkap bahwa anggota DPR lainnya, Jasmine Crockett, bahkan secara lebih tegas menyinggung kondisi mental Trump.
Dalam suratnya kepada Wakil Presiden JD Vance, ia menyatakan bahwa presiden “tidak stabil, kemungkinan menderita demensia, dan telah membawa Amerika Serikat ke ambang kejahatan perang besar.”
Pernyataan tersebut memicu perdebatan luas, baik di kalangan politik maupun publik. Sejumlah pakar kesehatan dan pengamat politik ikut menyoroti perilaku Trump yang dinilai semakin tidak konsisten. Beberapa bahkan menyebut adanya tanda-tanda penurunan kognitif, meskipun tidak ada diagnosis medis resmi yang dirilis ke publik.
Dalam laporan lain, puluhan anggota Partai Demokrat disebut telah menyuarakan bahwa Trump tidak lagi layak menjabat, baik melalui proses pemakzulan maupun mekanisme Amandemen ke-25.
Namun demikian, upaya ini menghadapi tantangan besar. DPR AS saat ini masih dikuasai Partai Republik, yang sebagian besar tetap mendukung Trump. Hal ini membuat peluang realisasi pemakzulan atau pengaktifan Amandemen ke-25 menjadi sangat kecil dalam waktu dekat.
Pihak Gedung Putih sendiri dengan tegas membantah semua tudingan tersebut. Mereka menyebut klaim soal kondisi mental Trump sebagai serangan politik yang tidak berdasar. Juru bicara resmi menegaskan bahwa presiden berada dalam kondisi sehat dan mampu menjalankan tugasnya secara penuh.
Meski demikian, kontroversi terus berkembang. Beberapa pernyataan Trump yang dinilai tidak akurat dan membingungkan kembali viral di media sosial, memperkuat kritik dari lawan politiknya. Isu ini juga memicu diskusi lebih luas mengenai transparansi kesehatan mental pejabat publik di Amerika Serikat.
Dikutip dari artikel Wikipedia, dalam konteks sejarah, Donald Trump bukan sosok asing dengan isu pemakzulan. Ia tercatat dua kali dimakzulkan pada masa jabatan pertamanya, meskipun akhirnya dibebaskan oleh Senat.
