Jakarta, Gpriority.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menekankan perlunya peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul ancaman El Nino 2026–2027. Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla 2026 bertajuk “Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027” di Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis (18/6).
Djamari menyebut karhutla sebagai persoalan multidimensi yang berdampak pada ketahanan nasional dan berpotensi menimbulkan dampak lintas batas akibat pencemaran asap. Untuk itu, ia meminta keterlibatan penuh dan sinergi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.
“Maka dari itu, pengendalian karhutla membutuhkan keterlibatan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Menko Polkam.
Sebagai langkah antisipatif pemerintah mereaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026 yang akan menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi terpadu dari pusat hingga daerah. Pendekatan yang diutamakan adalah kolaboratif nasional, bukan sektoral, dengan prioritas keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan kepentingan negara.
Enam provinsi prioritas rawan karhutla tahun ini ditetapkan: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Menko meminta seluruh kepala daerah, pangdam, kapolda, BPBD, dan pemangku kepentingan terkait meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi posko siaga, patroli terpadu, penguatan sistem deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan, serta pelibatan dunia usaha dan masyarakat.
“Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengendalian karhutla, karena itu saya minta seluruh jajaran terus meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat koordinasi, dan tidak menunggu sampai kebakaran terjadi,” tegas Djamari.
Menko Polkam juga menegaskan tiga fokus nasional pengendalian karhutla 2026: mencegah kebakaran berskala besar, mencegah bencana asap lintas wilayah dan negara, serta memperkuat deteksi dini dan respons cepat melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Menko Djamari lantas mengarahkan agar seluruh pihak tidak lengah dan terus menjaga momentum kesiapsiagaan nasional. Reactivasi Desk Karhutla diharapkan menjadi tulang punggung konsolidasi dan koordinasi nasional menghadapi ancaman El Nino 2026–2027.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memuji penurunan luas karhutla pada 2025 sebagai buah kerja bersama lintas sektor. Ia mengingatkan tantangan ke depan berat karena musim kemarau diprediksi datang lebih awal, berlangsung lebih lama, dan lebih kering akibat El Nino, sehingga kesiapsiagaan harus menjadi budaya kerja, bukan respons sesaat.
Sementara Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Dr. Tri Handoko Seto, menyampaikan bahwa El Nino saat ini dalam kategori moderat dan diperkirakan menguat mulai Juli hingga September 2026, mencapai puncak pada Oktober 2026 sebelum melemah pada November. Karena itu, intensitas pengawasan dan kesiapsiagaan perlu diperkuat sejak kini.
Tri Handoko juga mengungkapkan upaya mitigasi melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), dengan catatan hingga saat ini telah dilakukan 141 hari operasi dan 225 sortie penerbangan untuk pembasahan lahan pada wilayah prioritas karhutla.
Adapun Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menyoroti pentingnya optimalisasi operasi darat, terutama di daerah rawan jauh dari sumber air. Ia menekankan perlunya embung, kanal, dan cadangan air untuk menjaga kelembapan lahan gambut selama kemarau.
Rakorsus ini sendiri dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri: Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri Kehutanan Rokhmad Marzuki, serta pejabat TNI/Polri, kepala daerah, dan perwakilan K/L terkait.
Foto : Kemenko Polkam
