Jakarta, GPriority.co.id – Perbedaan respons pemerintah Indonesia dan Jepang dalam menghadapi bencana gempa kembali menjadi sorotan publik.
Perbandingan tersebut muncul setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8), sementara Jepang dikenal memiliki pola komunikasi pemerintah yang cepat ketika bencana terjadi.
Dalam sejumlah peristiwa gempa besar di Jepang, perdana menteri dan pemerintah pusat segera menyampaikan instruksi kepada masyarakat melalui berbagai kanal. Pemerintah Jepang secara resmi menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas, termasuk dengan segera mengidentifikasi kerusakan, mengoordinasikan pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan upaya penyelamatan korban.
Pola tersebut kemudian dibandingkan dengan respons pemerintah Indonesia saat gempa NTT M7,7. Berdasarkan informasi yang beredar, komunikasi pemerintah yang menjadi sorotan publik disampaikan melalui unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa keselamatan dan kebutuhan dasar warga menjadi prioritas pemerintah.
“Keselamatan dan kebutuhan dasar warga adalah hal yang paling utama saat ini,” ujar Presiden Prabowo, dikutip dari laporan ANTARA.
BNPB pada Sabtu malam mencatat korban meninggal akibat gempa M7,7 di NTT mencapai 47 orang. Korban tersebar di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Sikka, Ngada, dan Ende. Gempa juga menyebabkan kerusakan fasilitas umum serta membuat ribuan warga mengungsi.
Di tengah kritik mengenai komunikasi pemerintah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah masih optimistis mampu menangani dampak bencana. Pemerintah terus memantau kondisi di lapangan dan menyiapkan berbagai kebutuhan, mulai dari logistik hingga hunian sementara dan hunian tetap.
“Nanti kita lihat, karena berdasarkan laporan harian yang kami terima dari teman-teman yang memonitor di lapangan, semua masih bisa kita tangani dengan baik,” tegas Prasetyo Hadi.
Pemerintah juga telah mengirim bantuan logistik. Sekretaris Kabinet menyebut sebanyak 27 ton logistik bantuan telah dikirim ke wilayah terdampak pada tahap awal penanganan.
Sementara itu, Jepang memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi bencana dan terus memperkuat sistem manajemen bencana nasional.
Pemerintah Jepang menekankan pentingnya respons cepat, koordinasi antarlembaga, serta penyampaian informasi kepada masyarakat secara tepat waktu.
Perbandingan ini menunjukkan bahwa respons pemerintah saat bencana tidak hanya dinilai dari bantuan yang dikirim, tetapi juga dari kecepatan komunikasi, kejelasan instruksi, koordinasi di lapangan, dan kemampuan pemerintah memberikan rasa aman kepada masyarakat.
