Tangerang, GPriority.co.id – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyatakan siap berkolaborasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk memperkuat tata kelola dan penyaluran dana pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Kolaborasi ini dinilai penting agar dana hibah perkebunan memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat di daerah penghasil.
Pernyataan itu disampaikan dalam Talkshow BPDP bertema “Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan” yang digelar pada rangkaian Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 di Tangerang, Banten, Rabu (27/8). Acara tersebut dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten dari berbagai daerah sentra perkebunan.
Wakil Ketua Umum Apkasi Joncik Muhammad menegaskan bahwa sawit bukan hanya komoditas ekspor penopang devisa, tetapi juga pilar ekonomi rakyat. Menurut dia, pemerintah kabupaten memiliki peran penting karena berhadapan langsung dengan kondisi petani, kelembagaan koperasi, hingga keterbatasan infrastruktur produksi di daerah.
“Program pengembangan perkebunan akan jauh lebih efektif jika dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing,” kata Joncik. Ia menekankan pemda perlu dilibatkan sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program.
Joncik juga menyoroti perlunya keadilan fiskal bagi daerah penghasil melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit. Ia menilai mekanisme perhitungan dan transparansi DBH sawit perlu diperkuat agar daerah penghasil memperoleh porsi pemanfaatan yang adil.
Dari pihak BPDP, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum Zaid Burhan Ibrahim menyambut baik kesiapan Apkasi. Ia menyebut sektor sawit menjadi penggerak ekonomi utama bagi lebih dari 200 kabupaten di 26 provinsi, sehingga sinergi dengan pemerintah daerah menjadi syarat penting dalam keberhasilan program.
Zaid meminta kepala daerah aktif mengawal percepatan pengusulan calon penerima program, penyelesaian legalitas lahan, dan penguatan kelembagaan pekebun. Ia juga memaparkan, sejak 2016 hingga Agustus 2026, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) telah menjangkau 187.762 pekebun di 21 provinsi dengan luas lahan 428.745 hektare dan total penyaluran Rp12,86 triliun.
Ia menambahkan, sesuai PP Nomor 132 Tahun 2024, pengelolaan dana perkebunan kini diperluas ke sektor kakao dan kelapa. BPDP, kata dia, siap bersinergi dengan pemerintah kabupaten dalam memanfaatkan perluasan mandat tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP Normasyah Hidayat Syahrudin menjelaskan berbagai tantangan program PSR di lapangan, mulai dari profiling kebun, dinamika harga tandan buah segar, masalah hukum, hingga keterbatasan akses jalan dan SDM pendamping. Ia juga menegaskan BPDP memfasilitasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi pekebun swadaya.
Sementara di sektor hilir, BPDP menyampaikan dukungan terhadap penguatan bauran energi nasional melalui pengembangan biodiesel berbasis sawit. Lembaga itu juga mengucurkan dana penelitian Rp917 miliar untuk 320 riset terapan dan menyediakan beasiswa perkebunan bagi 13.000 mahasiswa hingga pertengahan 2026.
Apkasi dan BPDP menyatakan optimistis sinergi hulu-hilir bersama pemerintah kabupaten dapat memastikan dana perkebunan tersalurkan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi produktivitas serta kesejahteraan petani.
Foto : APKASI
