Jakarta, GPriority.co.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong kebijakan alokasi anggaran pemerintah daerah agar lebih mempertimbangkan kondisi, karakteristik wilayah, serta kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Daerah dengan kapasitas fiskal rendah, wilayah terdampak bencana, hingga kawasan Papua dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih dalam kebijakan pengalokasian anggaran pemerintah pusat.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa keadilan fiskal menjadi hal penting untuk memastikan seluruh daerah memiliki kemampuan yang memadai dalam membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Fatoni dalam Seminar Nasional bertajuk “Revisiting Memorandum NTT untuk Keadilan Fiskal Nasional” yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Komunitas Jurnalis NTT, dan Bank NTT di Jakarta, Sabtu (7/11).
Dalam forum tersebut, Fatoni menjelaskan bahwa penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Kementerian Keuangan mempertimbangkan sejumlah variabel teknis dan data kewilayahan. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat dan memperbarui data sesuai kondisi sebenarnya di lapangan.
“Karena Kementerian Keuangan misalnya dalam penetapan dana transfer tentu juga akan diperiksa kenapa daerah ini menjadi sekian, diberi sekian, apa dasarnya. Nah, dasar itulah yang perlu kita kuat, perkuat dengan data,” tutur Fatoni.
Ia juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan peluang memperoleh Dana Insentif Fiskal melalui peningkatan kinerja pengendalian inflasi, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, pertumbuhan ekonomi, dan efisiensi administrasi kependudukan.
Selain itu, pemerintah daerah didorong memanfaatkan peluang pembiayaan alternatif melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta lembaga filantropi.
Sementara itu, Bupati Flores Timur sekaligus Koordinator Wilayah APKASI NTT, Antonius Doni Dihen, meminta pemerintah pusat memberikan kebijakan afirmasi dan dana kompensasi bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah.
“Kita minta supaya ada afirmasi. Afirmasi kebijakan keuangan, afirmasi untuk keadilan fiskal bagi seluruh daerah dengan kapasitas fiskal rendah, dan terutama NTT, supaya ada dana kompensasi di situ. Untuk sekian lama hitungan Dana Alokasi Umum tidak cukup adil buat kami,” kata Doni.
Ia menilai formula transfer daerah perlu dievaluasi agar lebih proporsional dan sesuai kebutuhan riil setiap wilayah, terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan penyediaan air bersih.
Melalui penguatan koordinasi, pembenahan data, serta kebijakan transfer yang lebih berkeadilan, diharapkan setiap daerah memiliki kesempatan yang lebih setara untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
