Jakarta, GPriority.co.id – Nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian disebut dalam film Dokumenter Dirty Vote Garapan Sutradara Dhandy Laksono. Tito disebut dalam pembahasan mengenai pembentukan provinsi baru di Papua untuk skenario pemilu 2024.
Merespon hal tersebut, Tito menilai film Dirty Vote kurang akurat dengan tidak menempuh dua metode yakni congruent method (metode kongruen) dan tracing method (metode pelacakan).
“Itu boleh, kalau kita ingin mengambil hipotesa. Sama dengan media, ketika membuat hipotesa boleh. Tapi kalau mau membuat tulisan yang betul-betul akurat, ya harus menempuh proses tracing,” ujar Tito dalam acara Hari Pers Nasional (HPN) di Ancol, Jakarta, Senin (19/2).
Tito mengatakan bahwa metode kongruen merupakan suatu metode upaya melihat sesuatu dan mengambil kesimpulan karena dianggap sama dan sebangun. Kata Tito, metode itu ditempuh tanpa melihat sebab dan akibat.
Dalam proses pelacakan, Mantan Kapolda Papua itu menjelaskan harus dilakukan dengan memahami semua sebab dan akibat jika ingin menentukan pelaku atau tersangka.
Sehingga, sangkutan nama Tito dalam film terkait peran sertanya dalam kemenangan pasangan calon (paslon) tertentu karena adanya pemekaran provinsi di Pulau Papua, masih sebatas kongruen tanpa menempuh proses pelacakan.
“Saya lihat ini pemberitaan dalam bentuk documentary, tapi sebetulnya saya lihat adalah pembentukan opini dengan merangkai sejumlah peristiwa,” kata Tito saat kegiatan Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional di Jakarta, Senin, 19 Februari 2024.
Ia pun mempertegas jika pemekaran provinsi di Papua itu dilakukan sebelum adanya koalisi partai-partai dan pasangan calon untuk pemilu. Dia menuturkan pemekaran provinsi di Papua bukan merupakan inisiatif pemerintah, melainkan dari DPR dan aspirasi masyarakat.
Foto : GP Nindya
