Jakarta, GPriority.co.id – Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, secara tegas menolak pembentukan negara Palestina sebagai syarat normalisasi hubungan dengan Arab Saudi. Netanyahu pun menyarankan Palestina untuk mendirikan negara sendiri di wilayah Arab Saudi. Dirinya beralasan, negara itu memiliki banyak tanah.
Dilansir dari Reuters, lebih lanjut, Netanyahu mengatakan jika negara Palestina akan menjadi ancaman bagi keamanan Israel, berdasar pada serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Publik menilai, pernyataan tersebut dapat berpotensi memperburuk ketegangan dalam negosiasi normalisasi yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Kendati demikian, Netanyahu secara optimis menyatakan jika kesepakatan dengan Riyadh dapat tercapai.
Sementara itu, secara bersebrangan Arab Saudi menegaskan bahwa pembentukan negara Palestina adalah syarat utama dalam proses normalisasi hubungan dengan Israel. Putra Mahkota Mohammed bin Salman menuturkan pernyataan ini kepada pemerintah AS.
Putra Mahkota Arab Saudi juga menegaskan bahwa posisi negaranya terhadapPalestina tidak bisa dinegosiasikan. Dengan tegas, Arab Saudi menolak setiap upaya pengusiran warga Palestina, yang semakin memperjelas perbedaan pandangan dengan Israel. Kini proses negosiasi pun masih berlangsung.
Yordania Siap Lawan Jika Israel Usir Warga Palestina Dari Wilayahnya
Disisi lain, negara Yordania menyatakan jika pihaknya siap melawan Israel jika Netanyahu bersikeras mengusir paksa warga Palestina ke wilayahnya, dilansir dari Middle East Eye. Peringatan itu muncul usai pernyataan berulang dari Presiden AS Donald Trump, yang memberi usul agar Yordania dan Mesir menerima pengungsi Palestina.
Adapun hal tersebut sebagai bagian dari upaya “pembersihan” Jalur Gaza. Saat ini diketahui jika hubungan Yordania dan Israel masih ‘dingin’ dan pemerintah Yordania pun mengecam serangan di Gaza serta pembersihan etnis di Tepi Barat.
Raja Abdullah kembali menegaskan bahwa negaranya tidak akan menerima pengungsi Palestina, serta menyebutnya sebagai “garis merah.”
Melalui pertemuan di Brussels, Raja Abdullah mengungkapkan bahwa sudah seharusnya warga Palestina harus tetap di tanah mereka dan mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan solusi dua negara (two-state solutions).
Senada, Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, juga menolak gagasan pemindahan warga Palestina ke negara lain. Ketegasan ini menjadi pertanda bahwa Yordania menolak menjadi tempat pengungsian paksa bagi warga Palestina.
Foto : Times of Israel
