Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendukung terlaksananya program sekolah rakyat. Dalam hal ini, Kementerian PANRB diberikan mandat untuk memastikan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan dalam program Sekolah Rakyat.
“Menindaklanjuti amanat ini, telah disepakati sejumalah skema pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat, yang disusun melalui hasil rapat antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” ungkap Menteri Rini dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Terkait Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (15/5).
Rini mengungkapkan, skema pemenuhan guru dan tenaga kependidikan yang sudah disusun nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo sebelum nantinya diaplikasikan dalam memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat.
“Kementerian PANRB memastikan bahwa kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat dapat terpenuhi secara optimal, efektif, dan sesuai standar kompetensi yang ditetapkan,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan skema percepatan pemenuhan kebutuhan guru akan dikawal langsung oleh Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Namun skema yang sudah kita bahas dalam rapat koordinasi ini akan kita laporkan terlebih dahulu kepada Bapak Presiden,” ujarnya.
Mensos mengungkapkan hingga saat ini sudah terdapat 65 titik di Indonesia yang siap menyelenggarakan program Sekolah Rakyat. Penyelenggaraan Sekolah Rakyat diharapkan dapat mulai berjalan paling cepat pada Juli 2025 di daerah yang sudah siap infrastruktur dan penunjangnya.
“Jadi insyaallah dengan skema-skema yang sudah dibuat itu kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan guru yang ada utamanya dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” ucapnya.
Foto: Dok.Kementerian PANRB
