Jakarta, GPriority.co.id – Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) menurunkan sebanyak 2.658 pendaki dari kawasan Gunung Gede-Pangrango karena tidak mengantongi izin resmi selama libur panjang 29 Mei hingga 1 Juni 2025. Para pendaki yang terjaring tersebut langsung didata dan diberi pembinaan oleh petugas.
Ketua Tim Kerja Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan TNGGP, Agus Deni, menyampaikan bahwa pihaknya menempatkan petugas selama 24 jam di sejumlah titik yang diduga menjadi jalur ilegal pendakian. Upaya tersebut merupakan langkah antisipasi terhadap tingginya lonjakan pendaki saat libur panjang.
“Pada tanggal 30 Mei terjaring 687 orang dan pada 31 Mei sebanyak 1.971 orang. Total sebanyak 2.658 orang pendaki tanpa izin resmi berhasil kami turunkan,” ujar Agus Deni.
Agus mengungkapkan bahwa sebagian besar pendaki ilegal tersebut mendapat akses dari Base Camp (BC) non-resmi yang tidak memiliki wewenang. Ia menegaskan bahwa BC bukan merupakan bagian dari pengelola pendakian resmi.
Adapun Hiking Organizer (HO) resmi yang telah diakui dan mendapat izin dari TNGGP adalah Basecamp GEPANGKU, KOBEL ADVENTURE, Usaha Sajalur Salam Rimba (USSR), dolan.gedepangrango, dan mt_gedepangrango.
TNGGP bekerja sama dengan pihak berwenang akan menindaklanjuti pelanggaran ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk jika ditemukan keterlibatan oknum petugas, HO ilegal, maupun pengunjung.
Agus menjelaskan bahwa pendakian ke Gunung Gede-Pangrango saat ini tidak lagi menggunakan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) konvensional, melainkan sistem barcode digital yang diperoleh melalui pendaftaran online.
“Calon pendaki harus menyiapkan dokumen seperti surat kesehatan, surat pernyataan untuk usia di bawah 16 atau di atas 60 tahun, serta harus didampingi,” terangnya.
Gunung Gede-Pangrango merupakan salah satu taman nasional dengan ekosistem hutan hujan tropis pegunungan yang menjadi tujuan favorit wisatawan, terutama dari wilayah Jabodetabek. Pendakian ke gunung ini masih menjadi daya tarik utama di kawasan TNGGP.
Sebagai upaya peningkatan pelayanan, TNGGP telah memberlakukan sistem pendaftaran dan pembayaran online, menerapkan kuota maksimal 600 pendaki per hari, melibatkan masyarakat dan relawan, memantau kondisi cuaca, serta menerapkan sistem buka tutup pendakian sesuai kondisi.
“Kami terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi pengunjung wisata alam, sekaligus menjaga kelestarian kawasan konservasi,” ucap Agus.
Foto: dok.pribadi
