Jakarta, GPriority.co.id – Penjabat Sekretaris Provinsi (Pj. Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Bustan, S.E., M.Si, menegaskan pentingnya keterlibatan aktif sektor swasta dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.
Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kaltara yang digelar di Ruang Benuanta, Gedung Gabungan Dinas 2, Rabu (18/6).
Rapat koordinasi ini melibatkan sejumlah pihak strategis, termasuk Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltara Hasiando G. Manik, Kepala BPS Kaltara Mas’ud Rifai, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan perwakilan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltara.
Menurut Bustan, pertemuan ini menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi hambatan penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kaltara, yang seharusnya menunjukkan perkembangan signifikan sebagai daerah pemekaran.
“Kita ingin mencari tahu di mana sebenarnya masalahnya. Karena secara faktual, investasi di Kaltara terus berjalan,” ujar Bustan dikutip, Kamis (19/6).
Ia mencontohkan sejumlah proyek strategis yang tengah berjalan, seperti Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI), Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), serta Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang yang telah memasuki tahap pembangunan terowongan dan ditargetkan beroperasi pada 2030.
Selain sektor energi, investasi di bidang perkebunan sawit dan pertambangan di Tarakan, Nunukan, dan Tana Tidung juga dinilai potensial terdongkrak oleh dinamika global seperti konflik geopolitik.
Namun demikian, Bustan menyoroti lemahnya arus informasi dari perusahaan sebagai salah satu penyebab belum maksimalnya potensi ekonomi yang tercermin dalam data statistik daerah.
“Arahan Pak Gubernur, data dan informasi dari perusahaan harus lengkap dan valid. Pertemuan selanjutnya akan dihadiri langsung oleh Gubernur, dan perusahaan diminta hadir tanpa diwakilkan,” tegasnya.
Ia juga mendorong pendekatan kolaboratif dengan mengusung konsep Pentahelix, yang melibatkan lima unsur utama pembangunan: pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media.
“Pentahelix menjadi kunci: pemerintah sebagai pengarah, akademisi sebagai penyedia kajian, komunitas sebagai penggerak sosial, media sebagai penghubung informasi, dan swasta sebagai motor ekonomi. Kita harus optimis, tapi juga harus bekerja cermat,” ucap Bustan.
Foto: dok.Pemprov Kaltara
