Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morowali berhasil meredam aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Masyarakat Morowali Menggugat melalui dialog terbuka yang berlangsung di halaman Kantor DPRD Morowali, Selasa (2/9).
Aksi damai tersebut diikuti ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, tenaga kerja, dan guru. Dalam aksinya, mereka menyuarakan tujuh tuntutan utama, di antaranya percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), reformasi partai politik, revisi kebijakan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja, serta penolakan terhadap impunitas pelaku pelanggaran HAM.
“Kami mengapresiasi semangat dan kepedulian masyarakat. Aspirasi ini bukan hanya suara mahasiswa, tetapi suara rakyat. Kami pastikan seluruh tuntutan akan ditindaklanjuti bersama DPRD,” ujar Bupati Iksan
Sementara itu, Ketua DPRD Morowali, Hardianto Marzuki, menegaskan komitmen pihak legislatif dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
“Kami mendukung sepenuhnya tuntutan yang disampaikan, baik yang berskala nasional maupun lokal. Untuk isu daerah, beberapa bahkan sudah dalam proses pembahasan,” katanya.
Sebagai bentuk keseriusan, kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara antara perwakilan massa aksi, Pemkab, dan DPRD Morowali. Langkah ini menjadi komitmen bersama bahwa tujuh tuntutan yang disampaikan masyarakat akan direspons secara konkret.
Aksi damai tersebut berlangsung aman dan tertib, serta ditutup dengan pesan persatuan dan semangat kolaboratif dalam membangun Morowali yang lebih baik ke depan.
Hadir dalam aksi tersebut, Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, bersama Wakil Bupati Iriane Iliyas, Ketua DPRD Hardianto Marzuki, Kapolres Morowali AKBP Zulkarnain, Dandim 1311/Morowali Letkol Inf. Abraham S. Panjaitan, serta unsur Forkopimda lainnya, hadir langsung untuk menyambut massa dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
