Sangatta, GPriority.co.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mendorong optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Timur. Upaya itu mencakup penguatan daya tarik investasi, pengembangan industri hilir, serta perbaikan tata kelola dan infrastruktur kawasan.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyampaikan hal tersebut seusai mendampingi kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim ke kawasan KEK Maloy, Senin (2/11).
Dua Perusahaan Beroperasi
Ardiansyah mengatakan saat ini terdapat dua perusahaan yang telah beroperasi di KEK Maloy. Selain itu, sekitar tiga investor sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke kawasan tersebut.
“Untuk perkembangan investasi, saat ini sudah ada dua perusahaan yang eksis masuk di sana. Kemudian ada sekitar tiga investor yang sedang bersiap untuk masuk ke kawasan Maloy,” ujar Ardiansyah.
Minat investasi tersebut berasal dari sektor industri pengolahan dan energi, termasuk rencana gasifikasi batu bara oleh perusahaan asal China serta pengembangan produk baterai litium. Namun, rencana tersebut masih memerlukan komunikasi, penjajakan, dan tindak lanjut sesuai ketentuan investasi yang berlaku.
Evaluasi Sewa Lahan
Pemerintah Kabupaten Kutim juga akan mengevaluasi Peraturan Bupati mengenai skema penyewaan lahan di KEK Maloy yang telah disiapkan sejak 2022. Evaluasi terutama difokuskan pada besaran nilai sewa agar tetap sesuai kondisi dan kebutuhan investasi.
Ardiansyah menegaskan kebijakan pemanfaatan lahan harus menyeimbangkan kepentingan pemerintah sebagai pengelola aset daerah dengan kebutuhan investor akan kepastian dan kemudahan berusaha. Regulasi diharapkan menjadi pintu kepastian hukum, bukan hambatan masuknya investasi.
Infrastruktur dan Tata Kelola
Dalam kunjungan tersebut, pihaknya juga meninjau sejumlah fasilitas pendukung, termasuk kantor badan pengelola, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan instalasi pengolahan air (IPA). Secara umum, fasilitas penyediaan air dinilai sudah cukup memadai.
Sementara itu, penanganan infrastruktur jalan berada di kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim. Ardiansyah menekankan perlunya koordinasi antara pemkab dan pemprov agar kebutuhan infrastruktur kawasan dapat ditangani secara terarah.
Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan business plan dan evaluasi kinerja badan pengelola MBTK. Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Kaltim agar persoalan pengelolaan kawasan dapat dibahas menyeluruh dan pembagian peran menjadi lebih jelas.
Percepatan Kesiapan Kawasan
Ardiansyah mengingatkan bahwa momentum minat investor harus segera ditindaklanjuti agar tidak berhenti pada tahap pembicaraan atau penjajakan. Ia menilai percepatan pembenahan tata kelola, kepastian lahan, dan dukungan infrastruktur merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi menarik investasi.
“Kalau kita ingin investor masuk, tentu kawasan harus dipersiapkan dengan baik. Regulasi harus jelas, infrastrukturnya mendukung, dan pengelolaannya juga harus dievaluasi,” tutup Ardiansyah.
KEK Maloy memiliki posisi strategis dalam mendukung pengembangan industri dan perdagangan di wilayah pesisir Kalimantan Timur. Pemerintah daerah berharap pengelolaan yang profesional dan perencanaan jangka panjang dapat mengubah minat investor menjadi realisasi investasi yang menciptakan lapangan kerja serta nilai tambah bagi daerah.
Foto : Pro Kutai Timur
