Menkeu Purbaya Diprotes 18 Gubernur Usai Sunat Transfer ke Daerah

Jakarta, GPriority.co.id – Buntut transfer ke daerah (TKD) disunat oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia kompak melakukan aksi protes, sebagaimana dilansir dari laporan ANTARA pada Selasa (7/10).

18 gubernur tersebut dua diantaranya Bobby Nasution (Sumatera Utara) serta Muzakir Manaf atau Mualem (Aceh). Mereka mendatangi kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna menyampaikan keluh kesah terhadap pemotongan TKD (Transfer ke Daerah) yang dinilai memberatkan.

Dalam pernyataannya, mereka menilai jika kebijakan Menkeu Purbaya dinilai dapat menghambat pembangunan di daerah mereka. Terlebih lagi, dapat berdampak bagi sistem pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN).

“Semuanya mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” ujar Mualem.

Senada, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda juga menegaskan jika banyak gubernur yang tidak setuju akan kebijakan tersebut. Jika terus dilanjutkan, hal ini dapat memberatkan pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia.

“Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar,” tegas Sherly.

Sherly kemudian melanjutkan, “Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70 persen, itu berat untuk pembangunan infrastruktur.”

Sementara itu, Menkeu Purbaya mengatakan jika saat ini kondisi perekonomian nasional sedang terhambat. Oleh karenanya, pemerintah pusat tak mampu menanggung seluruh permintaan daerah. Dirinya turut menyoroti sebagian daerah yang masih memiliki masalah tata kelola anggaran yang dinilainya tak efisien. Purbaya pun meminta pihak-pihak tersebut untuk memperbaiki manajemen keuangan mereka.

“Kita lihat saja gimana. Kalau mereka (pemerintah daerah) mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu sudah bagus. Anggarannya enggak ada yang hilang sana-sini. Tapi salah satu concern di sana adalah banyak melesetnya (korupsi),” jawab Purbaya.

Namun, menanggapi gejolak protes yang semakin besar, Purbaya akhirnya memutuskan untuk menambah alokasi TKD tahun 2026 menjadi Rp43 triliun, dari semula Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun. Kendati demikian, besaran tersebut tetap lebih rendah jika dibandingkan dengan TKD tahun 2025 senilai Rp919 triliun.

Berikut ini daftar 18 Gubernur yang mendatangi Menkeu Purbaya pada Selasa (7/10) kemarin.

1. Gubernur Jambi (Al Haris)
2. Gubernur Kalimantan Timur (Rudy Mas’ud)
3. Gubernur Kalimantan Utara (Zainal A. Paliwang)
4. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Hidayat Arsani)
5. Gubernur Banten (Andra Soni)
6. Gubernur Kepulauan Riau (Ansar Ahmad)
7. Gubernur Jawa Tengah (Ahmad Luthfi)
8. Gubernur Sulawesi Tengah (Anwar Hafid)
9. Gubernur Maluku Utara (Sherly Tjoanda)
10. Gubernur Sumatera Barat (Mahyledi Ansharullah)
11. Gubernur DIY (Hamengkubuwana X)
12. Gubernur Papua Pegunungan (Jhon Tabo)
13. Gubernur Bengkulu (Helmi Hasan)
14. Gubernur Aceh (Muzakir Manaf)
15. Gubernur Sumatera Utara (Bobby Nasution)
16. Gubernur Lampung (Rahmat Mirzani Djausal)
17. Gubernur Sulawesi Selatan (Andi Sudirman Sulaiman)
18. Gubernur Nusa Tenggara Barat (Lalu Muhamad Iqbal).