DPR RI Minta Menkeu Purbaya Tak Lagi Komentari Kebijakan Kementerian Lain

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Menkeu Purbaya berhenti ikut campur komentari kementerian lain/Foto : Dok. DPR RI Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Menkeu Purbaya berhenti ikut campur komentari kementerian lain/Foto : Dok. DPR RI

Jakarta, GPriority.co.id – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun belum lama ini meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk berhenti mengomentari kebijakan dari kementerian lain, sebagaimana dilansir dari rilis resmi DPR RI.

Dalam pernyataannya, Misbakhun berpendapat sudah seharusnya Menkeu Purbaya lebih berfokus pada pembentukan kerangka ekonomi yang solid guna mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto.

“Pak Purbaya sebaiknya tidak terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokus beliau seharusnya membangun strategi ekonomi yang komprehensif dan selaras dengan visi Presiden,” ujar Misbakhun, seperti dikutip dari situs resmi DPR RI.

Misbakhun turut mengkritik pernyataan Purbaya baru-baru ini terkait pemotongan anggaran program Makanan Bergizi Gratis (MBG), dengan menekankan bahwa dana yang tidak terpakai tidak bisa begitu saja dialokasikan kembali tanpa persetujuan DPR.

Menurut Misbakhun, anggaran MBG memiliki makna politik tersendiri, sehingga setiap perubahan harus didiskusikan dengan DPR untuk memastikan kebijakan ekonomi tidak dibuat secara sepihak.

Misbakhun menilai, pernyataan Menkeu Purbaya terkait pemotongan anggaran program MBG dan kebijakan menaikkan defisit anggaran dari 2,48 menjadi 2,68 persen dilakukan tanpa adanya koordinasi dengan DPR RI. Ia melanjutkan, seharusnya kebijakan fiskal dibahas bersama parlemen agar tak terkesan diputuskan secara sepihak.

Misbakhun juga menyarankan agar Menkeu Purbaya dapat menunda kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jika perlu, tuturnya, diturunkan menjadi 8 persen guna menjaga daya beli masyarakat.

Kritik tersebut muncul usai Menkeu Purbaya beberapa kali terlibat adu komentar dengan pejabat lain. Diantaranya dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan terkait isu subsidi energi serta pengelolaan anggaran MBG.

Sebelumnya Luhut menyebut, Menkeu Purbaya tak perlu mengurangi anggaran MBG karena dana yang dialokasikan sudah mulai terserap secara optimal.

“Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti mengambil-ambil anggaran yang tidak terserap,” ujar Luhut setelah bertemu Kepala BGN, Dadan Hindayana.

Sementara itu, Purbaya tetap tegas pada pendiriannya terkait anggaran MBG dengan menyebut, “Kalau gak dipakai ya gak diambil, kenapa? Disana juga nganggur duitnya. Saya sebarin ke tempat lain yang lebih siap,” tegasnya.