Sekda Yusman Sebut Fiskal Morowali Aman di Tengah Pemangkasan TKD

Sekertaris Daerah (Sekda) Morowali, Yusman Mahbub dalam acara Rapat Koordinasi dalam rangka Sinkronisasi program Kementerian dengan Pemerintah Daerah tahun 2025 di Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/10). Foto: GPriority/Risky Dimuharam Sekertaris Daerah (Sekda) Morowali, Yusman Mahbub dalam acara Rapat Koordinasi dalam rangka Sinkronisasi program Kementerian dengan Pemerintah Daerah tahun 2025 di Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/10). Foto: GPriority/Risky Dimuharam

Jakarta, GPriority.co.id – Sekertaris Daerah (Sekda) Morowali, Yusman Mahbub mengungkapkan kondisi fiskal Kabupaten Morowali tetap stabil di tengah kebijakan pemangkasan Transfer Keuangan ke Daerah (TKD).

Hal ini disampaikan Yusman disela-sela Rapat Koordinasi dalam rangka Sinkronisasi program Kementerian dengan Pemerintah Daerah tahun 2025 di Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/10).

“Kita memang mengalami pemotongan transfer keuangan ke daerah sekitar Rp480 miliar. Namun karena pendapatan asli daerah (PAD) kita bagus, masih bisa menutupi angka itu sehingga program-program pembangunan dan kemasyarakatan tetap berjalan dengan baik,” kata Yusman kepada GPriority.

Yusman mengatakan, Morowali saat ini memiliki APBD sebesar Rp2,8 triliun pada tahun 2025 menjadikannya salah satu daerah dengan kemampuan fiskal tertinggi di wilayah Sulawesi Tengah.

“Fiskal Kabupaten Morowali di antara Kabupaten kota di Sulawesi Tengah kita yang fiskal masih tertinggi hari ini di wilayah Sulawesi Tengah,” tuturnya.

Disamping itu, Yusman mengatakan Rakor yang digelar Kemendagri ini penting dilakukan untuk melihat dampak kebijakan pemotongan TKD terhadap program pembangunan di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.

Yusman berharap, hasil rakor yang digelar Kemendagri ini dapat menjadi masukan bagi kementerian dan lembaga terkait agar memahami kondisi di lapangan serta mempertimbangkan kembali kebijakan yang berdampak langsung pada pelaksanaan pembangunan daerah.

“Harapan kita, pemerintah pusat mengetahui bahwa banyak sekali persoalan di daerah ketika tunjangan keuangan daerah mengalami pemangkasan,” tegasnya.