Jepang, GPriority.co.id – Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi kembali menjadi buah bibir dengan rencana barunya.
Sebagaimana tertuang dalam laporan Reuters, Takaichi berencana merevisi Undang-Undang (UU) terkait kompensasi pegawai negeri Jepang. Dalam revisi UU tersebut, Takaichi akan memotong gaji dari para anggota kabinet, begitupun gaji dirinya sendiri. Rencana ini ia umumkan pada agenda sidang luar biasa parlemen Jepang beberapa waktu lalu.
Awalnya, PM Jepang dan para menteri anggotanya mendapat gaji pokok bulanan serta gaji tambahan di luar gaji mereka. Namun, usai adanya kebijakan tersebut, nantinya gaji tambahan untuk PM akan dipotong sekitar 30 persen. Sementara untuk menteri dipotong 20 persen.
Sebagai informasi, gaji pokok bulanan PM dan menteri di Jepang senilai Rp140,03 juta. sedangkan gaji tambahannya untuk PM sebesar Rp124,65 juta (setelah dipotong menjadi Rp42,19 juta), sementara untuk menteri Rp52,91 juta (setelah dipotong menjadi Rp11,9 juta).
Melalui kebijakan ini Takaichi ingin menunjukkan komitmennya pada reformasi dengan mewujudkan seruan yang telah digaungkan sejak lama oleh warga Jepang, untuk memotong gaji para menteri di negara mereka.
Namun saat ini pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan untuk menghentikan gaji tambahan untuk PM dan para menteri sementara waktu, menurut Partai Inovasi Jepang (mitra koalisi Partai Demokrat Liberal yang menaungi PM Takaichi).
Rencana kebijakan Takaichi ini menuai banyak pujian dari warga Jepang. Tak sedikit yang menganggap bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah besar dan secara bersamaan juga mencerminkan komitmen reformasi dari Takaichi.
Namun bagi mereka yang tak setuju dengan kebijakan Takaichi turut mempertanyakan alasan utama pemotongan gaji tersebut. Terlebih rencana ini muncul saat pemerintah Jepang tengah berupaya dalam meningkatkan pendapatan rakyat. Bagi mereka yang ada di barisan oposisi menilai rencana Takaichi ini justru dapat menyebabkan deflasi yang nantinya merugikan perekonomian negara mereka.
