Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infrastruktur) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan Jakarta menjadi kawasan yang paling rentan terhadap dampak kenaikan muka air laut akibat kombinasi perubahan iklim global dan penurunan muka tanah yang terus terjadi.
Hal tersebut disampaikan AHY saat doorstop usai menghadiri Dialog Kebijakan Nasional “Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif” di Gedung Bappenas RI, Jakarta, Senin (13/7).
Menurut AHY, dialog tersebut menjadi langkah awal penting dalam memperkuat kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan mitra internasional untuk menghadapi ancaman sea level rise yang dalam satu dekade terakhir menjadi perhatian global.
“Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan garis pantai yang panjang memiliki kerentanan yang tinggi. Yang paling serius terjadi di Pantai Utara Jawa, khususnya Jakarta dan sebagian wilayah Jawa Tengah seperti Semarang, Demak, dan Kudus,” ujar AHY.
Ia menjelaskan, buku kajian yang diluncurkan Bappenas bersama Pemerintah Australia dan sejumlah lembaga internasional, termasuk UN Global Pulse, menunjukkan bahwa tanpa intervensi pemerintah, kenaikan muka air laut berpotensi merusak infrastruktur dasar, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga sentra produksi pangan.
Selain itu, kelompok masyarakat pesisir seperti nelayan, perempuan, anak-anak, dan lanjut usia menjadi pihak yang paling rentan menerima dampaknya.
“Masyarakat yang paling terdampak, termasuk para nelayan, perempuan, anak-anak, lansia, tidak akan berdaya jika tanpa ada intervensi yang serius dari pemerintah,” tegasnya.
AHY mengungkapkan, Jakarta menghadapi tantangan ganda karena selain permukaan laut terus meningkat, kota ini juga mengalami penurunan muka tanah (land subsidence) akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan serta tingginya beban pembangunan perkotaan.
Karena itu, pemerintah menyiapkan langkah penanganan secara menyeluruh, mulai dari pembenahan daerah aliran sungai di wilayah hulu, penataan tata ruang, normalisasi sungai, hingga pembangunan tanggul pantai dan Giant Sea Wall di sepanjang Pantai Utara Jawa.
“Yang kita lakukan harus menyeluruh. Kita perbaiki aliran air dari hulu, tata ruang harus dikawal dengan serius, kemudian membangun tanggul pantai dan tanggul laut, termasuk pendekatan yang lebih alami seperti perlindungan mangrove,” jelasnya.
AHY menambahkan, kementeriannya juga tengah menyusun buku panduan mengenai pembangunan infrastruktur pesisir yang akan melengkapi kajian sosial-ekonomi yang disusun Bappenas.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus selalu berorientasi pada keselamatan masyarakat.
“Kalau tanggul jebol, kita bisa membangun lagi. Tetapi apakah membangun tanggul langsung bisa mengamankan masyarakat dan memberikan kesempatan mereka hidup lebih baik, itu yang harus kita hitung secara cermat,” kata AHY.
Ia berharap hasil dialog tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan adaptasi perubahan iklim yang lebih matang, termasuk penguatan anggaran untuk melindungi kawasan pesisir, menjaga pertumbuhan ekonomi, sekaligus mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia.
