Akuntabilitas Kinerja di Provinsi Kalsel Merata Hantarkan Kalsel Raih Predikat A

Jakarta, Gpriority– Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berhasil mempertahankan predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Hotel Inaya Puteri, Bali pada 27 Januari 2020.

Hasil evaluasi diberikan kepada 161 pemerintah kabupaten atau kota dan provinsi di wilayah II serta rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan di tahun selanjutnya. Wilayah II ini meliputi Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Lampung.

Selain Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Kalimantan Selatan juga mendapatkan predikat A terhadap akuntabilitas kinerja pemerintahannya. Pemprov Kalimantan Selatan sudah dua kali berturut-turut mendapatkan predikat A.

Bukan hanya Pemprov Kalimantan Selatan yang menunjukkan kinerja akuntabilitas yang bagus, tetapi juga semua kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan dengan mendapatkan predikat B di SAKIP 2019 salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditemui oleh Gpriority selesai penyerahan hasil SAKIP, Bupati Hulu Sungai Utara, H. Abdul Wahid HK menucapkan terima kasih kepada SKPD yang telah membantu Pemkab Hulu Sungai Utara dan kontrol masyarakat yang aktif memberikan masukan kepada kinerja Pemkab Hulu Sungai Utara.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan SKPD yang ada di Hulu Sungai Utara atas akuntabilitas kinerja yang disampaikan dan dilakukan selama ini. Dan ini tidak terlepas dari kontrol masyarakat yang selama ini sangat kami rasakan aktif bagi memberikan masukan kepada Pembak Hulu Sungai Utara,” ujarnya.

Tidak hanya itu, peningkatan hasil evaluasi SAKIP juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya hanya mendapatkan predikat CC. Menurut Wahid, Pemkab Hulu Sungai Utara berhasil menunjukkan kinerja akuntabilitas yang memberikan manfaat bagi masyarakat. “ Ini menunjukkan daerah Hulu Sungai Utara berhasil menggunakan APBD yang mendapatkan manfaat dari penggunaan keuangan yang dilakukan,” pungkasnya.

Meski demikian, Wahid mengungkapkan masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan terutama dalam hal kepastian penetapan anggaran belanja agar semakin selektif dalam menggunakannya.

“Jadi penggunaan anggaran di tahun-tahun berikutnya menjadi penilaian terhadap hasil dan manfaat bukan saja keberhasilan dalam menentukan penggunaan anggaran. Tetapi lebih mengedepankan manfaat dari penggunaan anggaran tersebut,” jelasnya. (Mila.Foto:Riri).

 

Related posts