Jakarta, GPriority.co.id – Menteri PKP dikabarkan akan libatkan konglomerat untuk bangun 3 juta rumah gratis.
Proyek pembangunan 3 juta rumah gratis ini sesuai dengan visi-misi Presiden Prabowo saat kampanye Pilpres 2024.
Saat itu Presiden Prabowo dengan tegas berjanji akan membangun 3 juta rumah gratis untuk warga Indonesia yang belum mempunyai rumah.
Program ini meliputi satu juta rumah di pedesaan, satu juta rumah di pesisir, dan satu juta rumah di perkotaan.
Menindaklanjuti janji kampanye Presiden Prabowo tersebut, belum lama ini Menteri PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman), Maruarar Sirait, menegaskan jika program ini akan segera dimulai pada November 2024 mendatang.
Maruarar mengatakan jika nantinya, pembangunan proyek ini akan melibatkan konglomerat di Indonesia.
Beberapa pemilik perusahaan besar di Indonesia pun telah diajak diskusi terkait proyek tersebut.
Mereka diantaranya Prajogo Pangestu (Barito Pacific), Garibaldi ‘Boy’ Thohir (PT Adaro Energy Indonesia Tbk), Franky Oesman Widjaja (Sinarmas), Sugianto Kusuma (Agung Sedayu Group), serta Lawrence Barki (Harum Energy).
Sugianto Kusuma (AGUAN), bos Agung Sedayu Group, bahkan sudah dipastikan akan ikut proyek pembangunan 3 juta rumah gratis ini.
Kabarnya, Agung Sedayu Group akan membangun perumahan di Tangerang, Banten. Groundbreaking pembangunan tersebut akan dilakukan pada 10 November 2024 mendatang.
Lebih lanjut, Maruarar mengatakan jika nantinya pembangunan proyek 3 juta rumah gratis ini akan mengusung konsep gotong royong.
Ia pun akan menyumbangkan sekitar 2,5 hektar tanah pribadi miliknya, untuk mendukung terealisasinya program 3 juta rumah gratis Presiden Prabowo.
“Tanah dari swasta, hibah, sumbangan, membangunnya dan isinya dari swasta juga. Moto kami adalah ‘gotong royong membangun rumah untuk rakyat’, karena nggak bisa sendiri,” jelasnya.
Mengapa Harus Melibatkan Konglomerat Dalam Pelaksanaannya?
Keterlibatan konglomerat dan penggunaan tanah pribadi ini ternyata bukan tanpa alasan.
Pasalnya, Kementerian PKP hanya mendapat alokasi dana senilai Rp5 triliun di tahun 2025.
Jika dibandingkan dengan program pembangunan perumahan yang dilakukan Kementerian PUPR di tahun ini, dengan Rp14 triliun, hanya bisa membangun 200 ribu unit rumah.
Maruarar pun bertekad bahwa program 3 juta rumah gratis ini tidak hanya bergantung pada uang negara saja.
Oleh karena itu, ia pun berinisiatif mengajak pihak pengembang swasta untuk melancarkan proyek program pembangunan 3 juta rumah gratis ini.
Maruarar memastikan untuk meminimalisir korupsi dalam pelaksanaan proyek ini nantinya.
Menurut Maruarar, yang terpenting adalah bantuan rumah ini dapat tepat sasaran.
Adapun golongan yang akan mendapatkan manfaat 3 juta rumah gratis ini nantinya meliputi mereka yang berpenghasilan rendah. Seperti guru, TNI, polisi, hingga tamtama.
Tak sampai disitu, Menteri PKP Maruarar juga mengusulkan agar tanah sitaan kasus korupsi dapat digunakan untuk perumahan rakyat.
Foto : Kementerian PUPR