Jakarta, GPriority.co.id – Plt Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Utara (Kaltara), Rahman Putrayani, menilai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jepang memiliki peran yang sangat besar dalam memperkuat fiskal daerah.
Menurutnya, model tersebut bisa menjadi referensi bagi pemerintah daerah di Indonesia, khususnya Kaltara.
“Jadi, BUMD Jepang itu memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan fiskal di daerah, sehingga mereka mampu mengelola keuangan di daerahnya masing-masing tanpa harus seperti Indonesia, menunggu TKD, yaitu transfer keuangan daerah dari pusat. Sehingga ini yang akan menjadi concern kita, kerja sama kita dengan Jepang nanti ke depannya,” ucap Rahman kepada GPriority saat ditemui di acara Seminar Internasional Jepang-Indonesia bertema “Penguatan Keuangan Daerah dan BUMD untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah” yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Grand Ballroom Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (25/9).
Ia menjelaskan, dari beberapa kota di Jepang yang sukses membangun kekuatan fiskalnya, terdapat sejumlah praktik yang bisa dipelajari.
Salah satunya adalah penerapan pajak pulang kampung yang terbukti mampu meningkatkan kapasitas fiskal di daerah.
“Jadi pajak inilah yang menjadi salah satu referensi bagaimana Jepang itu bisa meningkatkan kekuatan fiskalnya di daerah,” tuturnya.
Rahman berharap, Kaltara dapat menduplikasi sejumlah program yang telah dijalankan di Jepang, khususnya dalam pengelolaan BUMD.
Menurutnya, pengalaman Jepang bisa menjadi referensi penting bagi daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan sekaligus memperkuat fiskal daerah.
“Ini sangat bagus sekali. Nanti kita akan belajar bagaimana memperbaiki tata kelola termasuk di BUMD-nya, karena nanti di BUMD itu perannya cukup besar untuk kekuatan fiskal di daerah. Kalau kita sebut ya PAD, pendapatan asli daerah,” pungkasnya.
Pewarta : Fifi Abdurahman
