Bupati Iksan-Wabup Iriane Ikuti Rakor Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK Jakarta

Bupati Iksan Baharudin dan Wabup Iriane Iliyas bersama jajaran pemerintah daerah Sulawesi Tengah lainnya/Foto : Dok. Kominfo Morowali Bupati Iksan Baharudin dan Wabup Iriane Iliyas bersama jajaran pemerintah daerah Sulawesi Tengah lainnya/Foto : Dok. Kominfo Morowali

Jakarta, GPriority.co.id – Bupati dan Wakil Bupati Morowali, Iksan Baharudin dan Iriane Iliyas, menghadiri rakor pemberantasan korupsi di Gedung KPK Jakarta, Rabu (6/8), sebagaimana terpantau oleh tim GPriority di tempat.

Pada rakor ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, begitupun juga dengan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Di samping itu, KPK turut melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Agenda rakor Pemberantasan Korupsi ini dihadiri oleh Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, dan diadakan oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK.

Selain Bupati Iksan dan Wabup Iriane, terpantau juga Ketua DPRD Morowali, Herdianto Marzuki, S.E., Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Morowali, Ruhban, S.Pd., M.Pd, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Morowali, Drs. Yusman Mahbub, M.Si.

Sebelumnya pada Kamis (24/7), Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Morowali juga menggelar rapat koordinasi (Rakor) terkait percepatan capaian indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Tahun 2025. Rakor ini berlangsung di Aula Kantor Inspektorat Kabupaten Morowali.

Rakor ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan sebelum penandatanganan komitmen antikorupsi oleh Bupati Iksan bersama Ketua DPRD Morowali, yang berlangsung hari ini.

Pemkab Morowali berkomitmen menjalankan program pencegahan korupsi yang terintegrasi melalui MCP. Sebagai informasi, MCP merupakan inisiatif strategis dari KPK guna mendorong tata kelola pemerintahan daerah selain bersih, juga akuntabel serta bebas dari adanya praktik korupsi.