GPriority Tana Tidung- Pasangan Ibrahim Ali-Hendrik yang terpilih sebagai Bupati-Wakil Bupati Tana Tidung berdasarkan penghitungan suara KPU menginginkan pemerintahannya nanti harus bersinergi dengan seluruh perangkatnya demi kelancaran dan kemudahan menjalankan roda pemerintahan atau visi misi pada saat kampanye pilkada serentak 2020.
Salah satu visi misi Ibrahim Ali dan Hendrik adalah membangun desa berdasarkan karakteristik wilayah melalui maksimalisasi pemanfaatan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).
Untuk mewujudkan hal itu tentu seluruh perangkat di jajarannya harus bersinergi terutama kepala Desa. Oleh karena itu, Ibrahim Ali mengungkapkan setelah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung definitif pada Februari 2021, mereka akan segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) untuk pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada 32 desa di daerah itu.
“Begitu sudah dilantik pada Februari (2021) nanti saya secepatnya menerbitkan Perbup pilkades serentak pada 32 desa di Tana Tidung,” kata Bram begitu Ibrahim Ali disapa.
Menurut dia, pilkades serentak ini perlu dipercepat paling lambat awal Mei 2021 dengan harapan mendapatkan pejabat kades yang mumpuni, memiliki komitmen dan mampu bersinergi dengan Bupati-Wakil Bupati Tana Tidung yang baru.
Ke depannya, kata Bram akan membangun daerahnya dimulai dari desa melalui program Gerakan Desa Cerdas. Program ini memprioritaskan pembangunan berkelanjutan di desa sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing.
Ia mencontohkan jika desa bersangkutan lebih potensi mengembangkan bidang pertanian maka sektor ini yang difokuskan. Begitu pula jika desa memiliki pengembangan perkebunan atau perikanan maka Pemkab Tana Tidung hanya prioritaskan sektor tersebut.
“Seorang kepala desa tidak boleh bergerak atau jalan sendiri sesuai kehendaknya dengan menggunakan anggaran negara tanpa ada skala prioritas pembangunannya di wilayahnya,” ucap Bram.
Bram mempertegas setiap desa membangun harus bersinergi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten sehingga pemanfaatan anggaran DD maupun ADD tepat sasaran dan benar-benar dinikmati masyarakatnya.
Walaupun diakuinya, jumlah penduduk KTT yang terkecil di Provinsi Kaltara tetapi segala kebutuhan dasar belum dapat dinikmati secara merata terutama listrik dan jaringan telekomunikasi.
“Saya akan perjuangkan setelah dilantik menjadi Bupati Tana Tidung definitif. Saya telah berkomunikasi dengan PT PLN untuk pengadaan jaringan listrik pada tujuh desa yang belum terjangkau selama ini,” ungkapnya.(FBI)
