Daftar 10 Provinsi Peraih TLHP Kemendagri

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan (TLHP) pemerintahan daerah kembali digelar Kemendagri. Sama seperti di tahun 2020, untuk 2021 penyelenggaraanya kembali digelar secara hybrid (virtual dan offline) sehingga tidak menimbulkan Klaster baru di tengah Covid-19 yang masih berlangsung pada saat ini.

” Untuk para penerima penghargaan kami izinkan untuk hadir di tengah acara, sementara yang tidak hadir melalui aplikasi zoom,” jelas Mendagri Tito Karnavian saat memberikan sambutan pada Selasa (31/8/2021).

Lebih lanjut dikatakan Tito Karnavian,” Dalam kesempatan kali ini, kami memberikan penghargaan kepada 10 provinsi yang secara tuntas menyelesaikan TLHP. Mereka adalah Jawa Tengah, DIY, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Sulawesi Tengah, Riau, DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan Selatan,” tukasnya,

Menteri Tito Karnavian juga mengucapkan selamat kepada semua daerah yang menyelesaikan TLHP tepat waktu. Ia berharap, daerah-daerah itu tetap konsisten dalam menyelesaikan TLHP dari Kemendagri.

“Dan semoga daerah-daerah ini menjadi contoh dan motivasi bagi daerah lain agar bisa lebih baik lagi. Sekali lagi selamat danapresiasi yang setinggi-tingginya,” ucapnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang hadir secara langsung menyebut penghargaan ini penting karena berkaitan dengan good governance. Dengan capaian itu, menunjukkan dinas dan OPD di Jateng serius menindaklanjuti setiap hasil pengawasan dari Kemendagri.

“Ini kaitannya dengan governance dan ini komitmen saja. Yang keren itu adalah dinas-dinas dan OPD yang dengan cepat menyelesaikan setiap laporan, dan itu sudah terinternalisasi. Kalau ada catatan dari Kemendagri, mereka cepat menyelesaikan,” ucapnya.

Menurutnya, Kemendagri biasanya memberikan waktu 60 hari untuk menindaklanjuti hasil pengawasan. Dan di Jateng, Ganjar selalu menyampaikan, tindak lanjut harus dipercepat.

“Saya biasanya tanya, ini berapa lama waktunya. 60 hari pak. Saya minta seminggu harus selesai. Dan teman-teman bisa melaksanakan dengan baik. Ya ada satu dua yang agak kurang cepat, tapi mayoritas bisa menyelesaikan dengan waktu kurang dari satu bulan,” jelasnya.

Sebab di Jateng, semuanya sudah tersistematisasi dengan bagus. Jika ada masalah, OPD bisa mengecek melalui sistem GRMS milik Pemprov Jateng dan segera ditemukan persoalannya.(Hs.Foto.dok.Jateng)

Related posts