Diskusi Penyusunan KLHS, Sekda Sultra Ingatkan Manfaat Rencana Pembangunan 5 Tahun Kedepan

Kendari, GPriority.co.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Prov. Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M. Hum., Ph.D, mengiatkan kepada Pejabat di lingkungan Pemprov Sultra untuk fokus dalam memenuhi pemahaman terkait rencana pembangunan di sektor lingkungan.

Hal ini disampaikannya saat membuka Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) II dalam Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sultra tahun 2025-2029 di Kendari, Kamis (1/2).

“Harapannya, pelaksanaan kegiatan FGD II, dapat membangun Provinsi Sulawesi Tenggara yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk 5 tahun kedepan serta memberikan manfaat bagi Provinsi,” kata Asrun Lio dalam keterangan resminya.

Asrun Lio menyampaikan bahwa RPJMD yang disusun oleh kepala daerah terpilih maksimal 6 (enam) bulan setelah dilantik, harus mendasarkan pada RPJPD (Perencanaan Pembangunan 20 Tahun Kedepan), dengan memperhatikan visi dan misi masyarakat.

Dalam fokus tersebut, Asrun Lio menjelaskan bahwa, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.‘

’Dalam tahapan penyusunan KLHS RPJMD, yang diamanatkan Permendagri nomor 7 tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan salah satunya mengidentifikasi dan merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui Forum Focus Group Discussion Group (FGD II),” tuturnya.

Adapun tujuan pembangunan berkelanjutan atau RAD TPB dan KLHS akan divalidasi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang sebelumnya dilakukan pravalidasi oleh Dirjen Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor KLHK.

KLHS yang divalidasi oleh Menteri KLHK selanjutnya dapat diakses oleh public dan dijadikan dasar penyusunan visi, misi calon kepala daerah terpilih, pilkada tahun 2024 menjadi momentum bagi daerah untuk menginternalisasi pembangunan berkelanjutan kedalam dokumen RPJMD melalui KLHS RPJMD.

Foto: Kominfo Sultra/Jufri