Jakarta, GPriority.co.id – Anggota Komisi XIII DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Siti Aisyah mengkritik Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai terkait kinerja selama 105 hari masa kerja.
Kritik tajam tersebut diutarakan DPR dalam rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Siti menuangkan kekecewannya pada Pigai sebagai Menteri HAM pada Kabinet Merah Putih.
Siti pun turut menyoroti berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ramai diperbincangkan publik, salah satunya kasus Rempang dan pagar laut. Ia pun merasa andil Pigai dalam penanganan kasus-kasus tersebut tidak terlihat.
“Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikitpun apa yang sebenarnya bapak kerjakan selama menjadi Menteri HAM ini,” keluh Siti, seperti dilansir dari video di saluran YouTube TVP Parlemen.
Siti turut menyindir terkait anggaran fantastis yang diminta Kementerian HAM sebesar Rp 20 triliun. Siti merasa, jumlah tersebut sangat logis jika negara memiliki dana dan Pigai dapat bekerja dengan baik.
Bahkan Siti menyebut anggaran sebesar Rp 20 triliun dinilai kurang untuk melaksanakan rehabilitasi atau pemulihan terhadap kasus dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia.
“Sudah banyak hari ini pelanggaran di Indonesia yang sangat viral. Saya tidak lihat bapak hadir disana. Jadi pak, saya ingin ke depan, ayo lah pak ketika bapak jadi menteri, anggap saja itu cuma pakaian. Tetapi kami ingin Pak Pigai yang dulu (maju),” ungkap Siti.
Menteri HAM Jelaskan Pencapaian
Sebagai tanggapan, Pigai membela diri dengan memaparkan pencapaiannya, terlebih dalam percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian HAM. Pigai mengklaim jika kementerian yang dipimpinnya telah berhasil menyelesaikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja lebih awal dari target yang ditetapkan pada Juni 2025 mendatang.
Selain itu, Pigai juga menegaskan bahwa ia dan stafnya sering bekerja lembur hingga tidur di kantor demi menyelesaikan tugas-tugas Kementerian HAM. Bagi pigai, pencapaian tersebut merupakan bukti nyata kerja keras timnya dalam menjalankan reformasi struktural, di Kementerian HAM.
Foto : DPR RI
