Jakarta, GPriority.co.id – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rahmawati, mengusulkan pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 untuk menghadirkan 1.000 layar bioskop di desa.
Langkah tersebut dinilai dapat mendorong perkembangan usaha rumah produksi di daerah.
Usulan itu disampaikan Rahmawati dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).
“Mungkin lintas mitra mungkin siapkan insentif fiskal untuk PH-PH kecil dan daerah dan alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa atau dari APBN 2027. Ini saran biar PH kecil itu bisa hidup,” kata Rahmawati, dikutip Jumat (22/5).
Menurutnya, rumah produksi kecil di daerah saat ini tengah menghadapi kesulitan.
“Karena sekarang mereka itu hidup segan, mati tidak mau. Istilahnya seperti itu,” tuturnya.
Ia menilai, mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional harus dimulai dari daerah agar film-film lokal tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri.
“Karena kita tahu mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari daerah, agar film-film daerah tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Tapi mereka harus hadir untuk memastikan keadilan distribusi melawan monopoli, dan membangun perfilm’an yang inklusif. Ini seperti amanat Asta Cita dari Presiden Prabowo,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi NasDem, Rico Sia, menyarankan pengelola rumah produksi untuk membahas persoalan produksi dan penayangan film bersama para pemangku kepentingan, termasuk pengelola bioskop.
“Coba deh duduk diskusi dengan para exhibitorsebelum kita bikin film, menyampaikan gagasan kita, memberitahukan apa yang kita mau buat, minta masukan dari dia,” katanya.
“Dengan demikian kita sudah memenangkan satu poin bahwa dia memasukkan apa yang dia inginkan di dalam yang kita mau bikin,” tambah Rico.
