Jakarta, GPriority.co.id – Ketua DPRD Kaltara (Kalimantan Utara), H. Achmad Djufrie, S.E., M.Si., mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera mengalokasikan anggaran pembangunan jalan di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.
Desakan tersebut disampaikan dalam agebda audiensi bersama jajaran Kementerian PU pada Kamis (23/7), di Jakarta.
Pertemuan yang dihadiri Direktur Strategis Perencanaan dan Struktur PU beserta sejumlah direktur itu difokuskan pada penyampaian aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan yang dinilai masih memprihatinkan.
Achmad Djufrie menjelaskan, usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang diterima DPRD Kaltara saat melaksanakan kegiatan reses di wilayah Krayan. Menurutnya, masyarakat hanya menginginkan jalan yang dapat difungsikan sebagai akses utama, bukan pembangunan dengan spesifikasi tinggi.
“Kami datang membawa aspirasi masyarakat. Yang mereka butuhkan bukan jalan mewah, tetapi jalan yang bisa dilewati kendaraan sehingga aktivitas masyarakat tidak lagi terhambat,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, DPRD Kaltara juga mengusulkan perubahan desain pembangunan jalan dari konstruksi aspal menjadi agregat.
Menurut Achmad Djufrie, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas cakupan pembangunan dengan anggaran yang tersedia.
Namun, usulan redesign itu belum dapat direalisasikan karena proyek tersebut telah direncanakan menggunakan konstruksi aspal sejak awal.
“Karena desainnya sudah ditetapkan sebelumnya, akhirnya kami meminta agar anggaran yang tersedia tetap segera dialokasikan untuk pembangunan jalan di Krayan,” katanya.
Selain itu, DPRD Kaltara juga mengajukan tambahan anggaran untuk mempercepat penanganan ruas jalan yang mengalami kerusakan berat. Ia memperkirakan kebutuhan penanganan secara menyeluruh mencapai sekitar Rp100 miliar.
Meski demikian, menurutnya tambahan anggaran sekitar Rp30 miliar sudah cukup membantu memperbaiki titik-titik jalan yang paling rusak sehingga dapat kembali dimanfaatkan masyarakat.
“Kami tidak meminta jalan harus diaspal atau rigid. Agregat pun tidak masalah, asalkan mobil dan sepeda motor bisa melintas dengan aman,” tegasnya.
Achmad Djufrie berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Menurutnya, akses jalan yang layak akan berdampak langsung pada distribusi logistik, pelayanan publik, hingga pertumbuhan ekonomi masyarakat Krayan.
Ia memastikan DPRD Kaltara akan terus mengawal hasil audiensi tersebut hingga terealisasi dalam bentuk alokasi anggaran dan pembangunan fisik di lapangan.
