DPRD Nunukan Gelar RDP Terkait Perbaikan Ekonomi

Nunukan-Gpriority,DPRD Kabupaten Nunukan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa OPD membahas langkah-langkah pemerintah daerah Kabupaten Nunukan dalam rangka perbaikan ekonomi di masa pandemi Covid-19, di kantor DPRD, Selasa (14/7/20).

Dalam RDP tersebut, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Desperindagkop) dan UMKM Kabupaten Nunukan, Karim, mengatakan ada beberapa upaya yang sudah dilakukan di masa pandemi Covid-19 ini salah satunya yaitu sosialisasi berjualan online. Hal Ini perlu dilakukan mengingat ada sedikit kendala yang ditemukan di lapangan.

“Bagi mereka yang sebelum pandemi Covid-19 sudah menjual produk secara online tidak ada masalah karena mereka sudah memiliki pasar duluan, akan tetapi beda halnya dengan mereka yang karena terdampak Covid-19 kemudian harus berjualan secara online, konsumen tentu akan lebih memilih penjual yang sudah ada sebelumnya, ” ujar Karim.

Karim memaparkan, kalaupun ada yang beli tentu persentasinya juga menurun. Kendala ini yang coba kita pelajari untuk menemukan solusinya seperti apa.

Kata Karim, upaya berikutnya yang coba dilakukan adalah menaikan level UKM.

“Dalam artian bahwa selama pandemik Covid-19 ini, kelompok-kelompok UKM yang masih eksis walaupun akhirnya banting stir kita coba naikan ke level koperasi agar manajemennya lebih baik dan besar”, tambah Karim.

Selain itu juga kami mengusulkan bantuan sembako untuk para pelaku UKM. Walaupun tidak semua UKM mendapatkan bantuan sembako karena ada sekitar 2.576 UKM di Kabupaten Nunukan dan untuk pulau Nunukan saja sekitar 1.800.

“Tentu Anggaran daerah tidak mampu menjangkau jumlah UKM yang sangat banyak, oleh karena itu bantuan ini untuk mereka yang betul-betul memprihatinkan dari sisi daya jual. Mengingat saat pandemik Covid-19 semua warga masyarakat terkena dampak, sehingga indikator yang kita gunakan untuk bantuan kepada UKM bukan orang yang tergolong miskin”, lanjut Karim.

Kemudian upaya berikutnya adalah kartu prakerja program kementerian yang mana kita kolaborasi dengan dinas ketenagakerjaan provinsi. Jumlah yang kita usulkan 425 orang dan yang memutuskan nanti dari dinas ketenagakerjaan provinsi.

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan, H. Dian Kusumanto, mengatakan bahwa selama masa pandemik Covid-19 walaupun Tawau melakukan lockdown akan tetapi stok pangan kita di kabupaten Nunukan masih tergolong aman, karena secara kearifan lokal kita masih bisa terbantu, misalnya minyak goreng dan tepung selama ini dari Makassar dan Surabaya.

“Kalau Gula memang selama ini kita masih bergantung pasokannya dari Tawau”, kata Dian.

Kemudian berikutnya komoditi perdagangan kita yaitu rumput laut. Selama ini perdagangan kita ke Makassar, Pare-Pare, Surabaya kemudian diekspor ke Cina dan Korea. Sejak Januari sampai sekarang hanya Cina yang tertutup ekspornya. Yang baru terbuka lagi eskpor ke Korea meskipun hanya satu perusahaan saja. Hal ini merupakan tantangan buat kita. Semoga kedepannya pelaku ekspor kita tidak hanya ke Korea dan Cina tapi bisa ke Jepang dan Amerika. Beberapa hari yang lalu kami sudah komunikasikan hal ini dengan Kementerian Perdagangan RI untuk para pelaku ekspor.

Dian menambahkan, bahwa produksi rumput laut Nunukan mengalami penurunan, hal ini ternyata diakibatkan oleh kualitas bibit yang kurang baik ditambah penanganan pasca panen rumput laut yang belum ada kemajuan. Hal ini yang kemudian oleh pelaku ekspor sering mendapatkan komplain bahkan potongan bisa sampai 10%.
“Hal Ini menjadi warning bagi kita Kabupaten Nunukan mengingat rumput laut menjadi komoditi utama Nunukan”, tambah Dian.

Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Hj. Rahma Leppa mengatakan bahwa pada prinsipnya DPRD Kabupaten Nunukan akan tetap mendorong perbaikan ekonomi di Kabupaten Nunukan selama pandemik Covid-19.

“Baik itu terhadap pelaku UKM yang terdampak Covid-19 juga terhadap komoditi utama Kabupaten Nunukan dalam hal ini rumput laut dengan harapan produksinya kedepan kualitasnya semakin baik. Tentu hal ini tidak terlepas dari sinergitas Pemkab Nunukan dalam hal ini OPD terkait bersama DPRD Kabupaten Nunukan”, kata Hj. Leppa.# (FBI)

Related posts