Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Bidang Pangan pada Kamis (4/6) dengan agenda utama membahas penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Penjualan Dalam Negeri atau Domestic Price Obligation (DPO) untuk minyak goreng rakyat MINYAKITA.
Pembahasan ini dilakukan seiring kenaikan harga crude palm oil (CPO) yang berdampak pada biaya produksi dan distribusi minyak goreng. Pemerintah menilai penyesuaian kebijakan perlu dilakukan agar harga yang ditetapkan tetap realistis dan menjaga keberlanjutan pasokan di pasar.
Dalam keterangannya, Budi Santoso menjelaskan bahwa pemerintah masih memantau perkembangan harga CPO sebelum menetapkan besaran penyesuaian HET MINYAKITA. Menurutnya, keputusan final belum diambil karena harga bahan baku masih mengalami pergerakan.
Ia mencontohkan, ketika HET MINYAKITA ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter, harga CPO masih berada di kisaran Rp12.400 per kilogram. Namun saat ini harga CPO telah meningkat hingga sekitar Rp15.500–Rp15.600 per kilogram. Kondisi tersebut membuat harga jual lama dinilai tidak lagi mencerminkan biaya ekonomi yang harus ditanggung produsen.
Selain harga bahan baku, pemerintah juga mempertimbangkan kenaikan biaya produksi, distribusi, dan kemasan. Penyesuaian kebijakan diharapkan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen, termasuk petani kelapa sawit yang turut menghadapi peningkatan biaya produksi.
“Kami akan menghitung kembali struktur harga dari produsen hingga ke konsumen. Setelah harga CPO stabil, baru dapat ditentukan berapa penyesuaian HET yang paling tepat,” ujar Budi Santoso.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas strategi menjaga stabilitas harga berbagai komoditas pangan. Salah satunya melalui optimalisasi penyerapan hasil produksi dalam negeri oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komoditas seperti telur, daging ayam, dan ikan akan diserap ketika harga di tingkat peternak atau produsen mengalami penurunan signifikan.
Langkah ini dinilai penting mengingat produksi telur nasional saat ini mengalami surplus sekitar 12 persen. Pemerintah telah berkoordinasi dengan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk meningkatkan penyerapan telur sehingga harga di tingkat peternak dapat kembali membaik.
Melalui Rakor Tingkat Menteri Bidang Pangan, pemerintah berharap dapat menghasilkan kebijakan yang mampu menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat sekaligus memberikan kepastian usaha bagi pelaku industri dan produsen pangan nasional. Hasil rapat tersebut diperkirakan akan menjadi dasar penetapan kebijakan terbaru terkait HET dan DPO MINYAKITA dalam waktu dekat.
