Jakarta, GPriority.co.id – Memperingati Hari Kartini tahun 2025 yang jatuh pada Senin (21/4), Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) berkomitmen penuh terhadap kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan pelibatan aktif generasi muda dalam pembangunan.
Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara dalam rilis resminya, peringatan Hari Kartini harus dimaknai sebagai ajakan kolektif untuk melampaui batas-batas lama yang membatasi perempuan, dan mendorong partisipasi mereka sebagai subjek pembangunan.
“Kita tidak lagi hanya mengenang jasa Kartini, tetapi menjadikan semangatnya sebagai fondasi untuk memperjuangkan akses setara dalam pendidikan, ekonomi, dan kepemimpinan bagi perempuan serta generasi muda Kaltara,” ujar Sekprov Kaltara.
Adapun pada peringatan Hari Kartini kali ini mengangkat tema nasional dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA): “Mewujudkan Asta Cita dengan Menghadirkan 1.000 Profesi Perempuan dan Gen Z”. Tema tersebut tentu sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menempatkan perempuan dan generasi muda sebagai pelaku utama transformasi.
Dalam hal ini, Gubernur Kaltara melalui berbagai kesempatan menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan, khususnya di sektor ekonomi kerakyatan dan pelayanan publik.
“Perempuan Kaltara adalah motor penggerak di balik ketahanan keluarga dan ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi terus memperluas dukungan pada pelaku UMKM perempuan melalui pelatihan kewirausahaan, digitalisasi usaha, dan akses pembiayaan,” ujar Gubernur.
Ia juga menyampaikan bahwasannya upaya peningkatan kapasitas perempuan akan terus disinergikan dengan misi Kaltara di Hati, Kaltara di Tangan, yakni menjadikan seluruh lapisan masyarakat sebagai mitra strategis pembangunan, tanpa terkecuali.
Langkah Konkret Pemprov Kaltara Untuk Kaum Perempuan
Lebih lanjut, langkah-langkah konkret yang disampaikan Sekprov Kaltara untuk mendukung tema dan visi tersebut meliputi:
• Penguatan program literasi digital dan keterampilan kewirausahaan untuk perempuan dan Gen Z di wilayah perbatasan.
• Peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan publik, termasuk melalui kaderisasi kepemimpinan perempuan daerah.
• Penyusunan regulasi daerah yang menjamin perlindungan terhadap perempuan dan anak, termasuk dari kekerasan berbasis teknologi.
• Pengembangan model pembelajaran lintas generasi dalam keluarga yang menanamkan nilai kesetaraan sejak dini.
Namun kini menurut Sekprov Kaltara masih terdapat tantangan perempuan di era modern, terutama di tengah pesatnya teknologi informasi, memerlukan pendekatan yang adaptif dan progresif.
“Tantangan utama kita hari ini adalah memastikan perempuan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta solusi. Literasi digital, perlindungan data, dan ruang aman daring adalah isu nyata yang harus dijawab lewat kebijakan yang berpihak,” tambahnya.
Foto : Pemprov Kaltara
