Infrastruktur Telekomunikasi Jadi Kunci Kemudahan Digitalisasi Provinsi Jawa Timur

Jakarta, GPriority.co.id – Agenda untuk mempermudah akses komunikasi informasi suatu wilayah di daerah provinsi sudah menjadi tugas pemerintah, terlebih saat ini masuk dalam era digitalisasi.

Pada ajang DTI-CX 2022, Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Taufiq Rohman hadir dihari pertama pada Rabu, (3/8/2022), di JCC, Jakarta Pusat. Beliau menjelaskan jika pemanfaatan digitalisasi sudah pasti membicarakan infrastruktur telekomunikasi.

“Kalau kita bicara masalah pemanfaatan teknologi digital, mau nggak mau kan kita akan bicara infrastruktur dan sejauh mana akses itu bagi pengguna layanan telekomunikasi bisa ada kemudahan,” jelas Taufiq saat diwawancarai oleh tim GPriority, Rabu, (3/8/2022).

Taufiq menjelaskan di daerah Provinsi Jawa Timur sudah banyak infrastruktur telekomunikasi untuk mempermudah masyarakat dalam proses digitalisasi. Secara letak geografis, Provinsi Jawa Timur merupakan bagian dari Pulau Jawa sehingga pembangunan di daerah provinsi tersebut sudah mulai merata.

“Mungkin hanya ada beberapa daerah-daerah pelosok aja itu yang masih blank spot ya. Tapi secara umum itu seluruh provinsi, ada 38 kabupaten kota ya sudah ada bangunan telekomunikasinya. Infrastrukturnya sudah ada sampai kecamatan-kecamatan,” tukasnya.

Wilayah yang masih dikatakan blank spot ini akan menjadi fokus pemerintah daerah kabupaten kota setempat khususnya bidang KOMINFO untuk menerapkan berbagai program terkait pemerataan informasi komunikasi.

Meski segi pembangunan infrastruktur telekomunikasi sudah cukup baik, Taufiq mengaku kalau dalam penerapan digitalisasi di Provinsi Jawa Timur masih ada kendalanya terutama pada SDA atau masyarakat itu sendiri.

Menurutnya masyarakat di wilayah desa masih belum terlalu melek digital. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri, karena merubah mindset seseorang tidak semudah yang dibayangkan. Perlu proses dan pendekatan untuk memberikan pemahaman serta edukasi mengenai digitalisasi. Apalagi sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, secara langsung masyarakat dipaksa untuk memahami teknologi terutama pada sektor pendidikan dari berbagai kalangan.

“Masyarakat harus siap untuk beralih ya, yang paling mudah gambarannya di sektor pendidikan. Masyarakat mau ga mau harus siap akan hal itu, meski katakanlah pandemi sudah tidak disebut pandemi lagi,” kata Taufiq.

Sebagai Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Taufiq menyampaikan pesan mengenai digitalisasi perlu adanya kerjasama dan proses pemahaman. Kerjasama disini ditegaskan pada pemerintah sebagai perumus kebijakan dan regulasi yang harus didukung oleh penyedia jasa layanan dan juga masyarakat.

“Harus banyak kerja sama dan belajar ya. Jadi kalau dari sisi pemerintah bisa dikatakan yang bikin regulasi atau kebijakan, nah regulasi atau kebijakan itu tidak akan jalan kalau ga didukung oleh masyarakat pengguna, penyedia jasa layanan, dan lain-lainnya itu,” jelasnya.

“Intinya sinergitas itu dibutuhkan,” sambungnya. (Gs.Foto.Gs)

Related posts