Investasi Kaltara Tembus Rp11,5 Triliun, Gubernur Zainal Dorong Sinergi CSR

Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, dalam agenda Senin (20/4) di Jakarta/Foto : Dok. GPriority (Nindya Farhah Azzahrah) Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, dalam agenda Senin (20/4) di Jakarta/Foto : Dok. GPriority (Nindya Farhah Azzahrah)

Jakarta, GPriority.co.id – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, mengungkapkan bahwa realisasi investasi di provinsi yang dipimpinnya telah mencapai Rp11,5 triliun dalam kurun tiga bulan pertama tahun 2026.

Hal tersebut disampaikannya selepas agenda “Kolaborasi, Sinergi dan Akselerasi Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Pembangunan Kalimantan Utara yang Berkelanjutan”, di Jakarta, Senin (20/4).

“Rp11,5 triliun realisasinya. Rp11,5 triliun tiga bulan ini,” ujar Zainal saat menjawab pertanyaan terkait capaian investasi di Kalimantan Utara.

Sebagai informasi, kegiatan ini mempertemukan para pelaku usaha yang beroperasi di Kalimantan Utara, meski sebagian besar berkantor pusat di Jakarta.

Menurut Zainal, forum tersebut menjadi langkah strategis untuk menyatukan arah pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan dana CSR dan PPM (Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat).

“Jadi kegiatan hari ini kita laksanakan ini kan mengumpulkan semua pengusaha-pengusaha yang beraktivitas yang melakukan kegiatan perusahaan di Kalimantan Utara. Kita kumpulkan dalam rangka kita mau mengetahui masalah PPM ataupun CSR mereka kemana setiap tahunnya,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa selama ini distribusi program CSR dinilai belum merata. Ada desa yang menerima bantuan berulang, sementara wilayah lain yang membutuhkan justru belum tersentuh.

“Semua CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan biar kami juga provinsi tahu. Kan tidak ada kegiatan yang tumpang tindih tentunya. Jangan sampai di satu desa itu terus yang mendapat. Desa lain yang butuh juga ini tidak pernah tersentuh,” tegasnya.

Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) berupaya menciptakan sistem satu pintu dalam pengelolaan CSR. Tujuannya agar program bantuan perusahaan dapat lebih tepat sasaran dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Zainal juga mengungkapkan alasan dipilihnya Jakarta sebagai lokasi kegiatan. Ia menyebut sekitar 90 persen perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Utara memiliki kantor pusat di ibu kota.

“Sengaja kita buat di Jakarta kenapa? Karena 90% perusahaan yang ada bekerja di Kalimantan Utara itu berkantor di Jakarta,” katanya.

Lebih lanjut, ia mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk membuka kantor cabang di wilayah kabupaten di Kalimantan Utara. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat koordinasi dan memperkuat kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Selain itu, Zainal optimistis terhadap prospek investasi ke depan. Ia menyebut akan ada pembangunan pabrik minyak goreng di kawasan industri sebagai salah satu proyek strategis.

“Nanti insya Allah mudah-mudahan tahun ini di akhir ataupun di awal itu akan ada pabrik minyak goreng (minyak-ku) yang akan dibangun di kawasan industri,” ungkapnya.

Pemprov Kaltara pun terus berupaya menarik minat investor dengan mempromosikan berbagai potensi unggulan yang dimiliki Kalimantan Utara. Sektor perkebunan, pertanian, hingga industri menjadi peluang besar yang ditawarkan kepada calon investor.

“Ya pasti kita jualan. Kalau berkaitan dengan investor itu pasti jualan. Kita jualan, promosi. Peluang-peluang investasi di Kalimantan Utara, peluangnya apa saja sih? Apakah di sektor perikanan, di perkebunan, ataupun di pertanian. Banyak peluang-peluang yang bisa dikerjakan,” jelasnya.

Dengan capaian investasi yang terus meningkat serta upaya penguatan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, Kalimantan Utara diharapkan mampu menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Optimalisasi CSR yang terarah juga diyakini akan mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa.

Pemprov Kaltara menargetkan semakin banyak investor masuk dan berkontribusi dalam pembangunan daerah, sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah provinsi.