Investasi Sudah Melebihi Target

Jakarta,Gpriority-Kepala BKPM Bahil Lahadalia dalam sambutannya di Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat Dan Daerah Bagi Pemerataan Investasi pada hari Rabu (19/2/2020) di Ritz Carlton Pacific Place SCBD Sudirman Jakarta mengatakan bahwa rapat pada hari ini merupakan pertemuan pertama sejak dilantik sebagai kepala BPKM.

“Kegiatan ini akan dibuka secara resmi besok dengan kepala daerah.Namun kalau besok kita membahas masalah teknis waktunya tidak cukup.makanya hari ini digunakan waktunya untuk forum khusus,” ucap Bahil.

Untuk ekonomi yang masih belum stabil , Bahil juga mengatakan hal ini dikarenakan hingga saat ini pertumbuhan ekonomi global belum mendapatkan titik temu yang sangat positif, ini terlihat dari masih aktifnya perang dagang antara Amerika dan Cina yang menyebar hingga ke Amerika Latin.Persoalan Iran yang berafiliasi politik juga ternyata berimbas pada ekonomi.

“Meskipun demikian pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak baik dan tidak jelek banget apalagi kita lebih baik dari India,” ujar Bahil.

Terkait dengan investasi, Bahil mengatakan sudah melebihi target yang ditentukan dari Bappenas yakni Rp.809,6 Triliun. ” Bappenas menargetkan Rp. 792 triliun. Dan ini merupakan hasil dari kerja keras dari DPMPTSP daerah,” tegas Bahil.

Meskipun meraih hasil yang bagus, bukan berarti BKPM harus berleha-leha,sebab ada beberapa permasalahan terkait investasi yang harus dibenahi seperti tetap akan menyelesaikan investasi mangkrak, aturan tumpang tindih antara pusat dan daerah. Dengan terselesaikannya permasalahan tersebut maka investor akan masuk dengan sendirinya.

” Setiap tahun angka perusahaan yang membutuhkan pekerja sampai 2 juta dan angka pengangguran sampai 7 juta. Nah untuk mengatasinya harus mendatangkan investor,” kata Bahil.

Bahil juga mengucapkan terima kasih kepada Kemendagri yang telah menyurati kepala daerah agar perijinan dilimpahkan kepada DPMPTSP sesuai dengan Perpres 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Terkait dengan uu omnibuslaw, Bahil mengatakan Kepala Dinas DPMPTSP tidak perlu takut lagi menandatangi proses perijinan karena dalam UU tersebut sudah tidak ada lagi pidana karena persoalan ijin. ” Dengan demikian investasi bisa masuk dengan cepat,” tambah Bahil.

Bahil juga mengatakan, BKPM melalui perpres no.24 sudah menjadi lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.(Hs.Foto:Hs)

Related posts