Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merespon kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sumatera Utara.
Ia memastikan akan segera dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran internal Kementerian PU. Evaluasi ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk menekan praktik korupsi yang berdampak pada tingginya biaya pembangunan nasional.
“Peristiwa OTT oleh KPK ini merupakan pengingat kuat atas pernyataan Prof. Sumitro Djojohadikusumo bahwa pembangunan Indonesia masih dibebani oleh biaya tinggi. Ini berdampak pada tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan menurunkan efisiensi pembangunan,” ujar Dody.
Ia menegaskan bahwa proses evaluasi akan menyasar seluruh struktur, dari pejabat eselon I hingga pejabat pembuat komitmen (PPK). Evaluasi akan dimulai pekan depan setelah memperoleh persetujuan dari Presiden.
“Atas restu Bapak Presiden Prabowo, pekan depan kami mulai evaluasi menyeluruh. Kementerian PU harus bersih, efisien, dan akuntabel. Setiap rupiah anggaran negara harus dipastikan benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dody juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja KPK dan Kejaksaan yang dinilai berperan penting dalam menjaga integritas pembangunan nasional.
“Kami sangat menghargai peran aktif penegak hukum, khususnya KPK dan Kejaksaan, dalam memastikan transparansi dan integritas dalam proyek-proyek infrastruktur,” katanya.
Ia memastikan proses evaluasi akan dilakukan secara adil dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
“Sebagai pemimpin, saya adalah bapak bagi seluruh jajaran. Evaluasi ini tidak bertujuan menghukum, tapi membangun sistem yang lebih bersih. Namun demikian, tidak akan ada toleransi terhadap praktik korupsi,” ucap Dody.
Foto: dok. Kementerian PU
