Jakarta, GPriority.co.id – Setelah kasus keracunan MBG bermunculan, sosok petinggi BGN (Badan Gizi Nasional) pun tak luput dari pantauan publik.
Walaupun program MBG bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, namun dalam pelaksanaannya, program ini menuai banyak kritik dan justru dinilai membahayakan kesehatan para siswa sebagai penerima manfaat.
Mirisnya, kini diketahui petinggi BGN yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kebijakan serta pengawasan program MBG, ternyata tak ada yang memiliki latar belakang ataupun sertifikasi sebagai ahli gizi.
Dikutip dari berbagai sumber, 10 petinggi BGN yang dimaksud diantaranya Dadan Hindayana (Kepala BGN), Brigjen Pol. Sony Sonjaya, Nanik S. Deyang, Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung, Brigjen (Purn) Sarwono, Brigjen (Purn) Jimmy Alexander Adirman, Tigor Pangaribuan, Brigjen (Purn) Suardi Samiran, Mayjen (Purn) Dadang Hendrayudha, serta Nyoto Suwignyo.
Sebagian besar dari mereka justru berlatar belakang militer, kepolisian, serta birokrat, dan tak ada satupun yang mempunyai keahlian akademis di bidang gizi.
Meski menuai banyak kritik, namun pihak BGN secara tegas mengatakan akan tetap menjalankan program ini. Pasalnya, melalui dapur MBG ataupun SPPG, program ini dinilai mampu meningkatkan permintaan pangan lokal hingga para petani pun mendapat kepastian pasar.
Kepala BGN, Dadan Hindayana menyebut, tiap SPPG membutuhkan sekitar 5 ton beras per harinya. Hasil panen pun dapat terserap 2 hektare sawah per bulannya.
Di sisi lain, anggota DPR Charles Honoris dari Fraksi PDIP telah mendorong pemerintah untuk mencari opsi lain guna menyalurkan dana secara langsung ke pihak orang tua siswa, agar mereka bisa menyiapkan makanan untuk anaknya sendiri.
