Jakarta, GPriority.co.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan uji coba digitalisasi program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (18/9).
Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo menegaskan pentingnya menempatkan transformasi digital bansos dan uji coba ini dalam kerangka besar pemerintah digital nasional.
“Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi tentang membangun ekosistem layanan publik yang terintegrasi dan berorientasi pada warga. Digitalisasi bantuan sosial menjadi salah satu wujud reformasi birokrasi nyata untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Kementerian PANRB terus mendorong hal ini dengan transformasi kebijakan dan penerapan pemerintah digital yang modern,” kata Cahyono dalam siaran resmi Kementerian PANRB yang diterima GPriority di Jakarta, Jumat (19/9).
Cahyono mengatakan, pilot di Banyuwangi menjadi pembuka jalan untuk menghadirkan layanan publik digital yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (citizen centric).
Sementara itu, Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital Kementerian PANRB Adi Nugroho menuturkan bahwa dari proses registrasi bansos yang kini tak lagi memerlukan fotokopi KTP, Kartu Keluarga, atau dokumen lain, sehingga jauh lebih mudah dan tidak berbelit-belit.
“Kami ingin memastikan layanan digital tidak berjalan parsial, tetapi menjadi bagian dari reformasi birokrasi secara menyeluruh. Ini soal kepercayaan publik bahwa negara hadir dengan cara yang lebih cepat, mudah dan transparan,” tuturnya.
Selain KemenPANRB, uji coba di Banyuwangi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kemensos, Kemkomdigi, Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), BPS, serta pemerintah daerah setempat.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas DEN Tubagus Nugraha menilai pendekatan lintas kementerian ini akan mempercepat terciptanya sistem bansos yang lebih tepat sasaran.
“Kenapa di bansos? Karena ini akan impactful (ke masyarakat). Selama ini memang banyak isu dalam penyelenggaraan bansos. Hipotesanya bahwa dengan kita menjalankan Transformasi digital mengadopsi DPI ini maka penyelenggaraan bansos lebih baik lagi dari sisi penargetan, supaya lebih tepat sasaran,” kata Tubagus.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, juga menyambut positif sinergi ini.
“Kami bersyukur program ini dimulai di Banyuwangi. Ini bagian dari perubahan perilaku di masyarakat, perubahan perilaku juga dalam birokrasi tentunya, menggunakan digital untuk lebih tepat sasaran, dan tepat manfaat,” ucap Ipuk.
