Jakarta, GPriority.co.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menggelar Rakernas Forsesdasi 2025, Jumat (20/6) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat.
Salah satu fokus pembahasan Rakernas Forsesdasi 2025 membahas terkait optimalisasi penataan PPPK dan tata kelola pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN), yang juga disoroti oleh Ketum Forsesdasi.
Dalam sambutannya, Sri Wahyuni selaku Ketum Forsesdasi mengatakan, saat ini masih ditemukan permasalahan terkait penataan PPPK di daerah.
Pertama terkait tidak adanya formasi, kemudian formasi tersedia namun tidak terisi. Sri Wahyuni menyoroti terkait tenaga pengajar dari guru Non-PNS yang bukan PPPK.
“Jika mereka tidak dilanjutkan pekerjaannya, maka sekolah-sekolah ini akan kekurangan guru. Ini salah satu di antara persoalannya, sehingga mengapa pada rapat kerja hari ini kita masih mengangkat penetapan PPPK berkaitan dengan optimalisasinya,” ujar wanita yang juga merupakan Sekda Kalimantan Timur itu.
Di sisi lain, Sri Wahyuni juga turut mencontohkan PPPK dari tenaga kesehatan yang sudah diangkat, namun memilih meninggalkan jabatannya, untuk melanjutkan pendidikan spesialis.
“Karena itu kami juga tentu akan memohon kepada MenPAN dan juga BKN untuk memberikan kelonggaran kepada tenaga PPPK ntuk meningkatkan kapasitas pendidikannya tanpa harus keluar dari jabatannya. Di Kaltim sendiri masih kurang formasi yang tidak terpenuhi dari dokter spesialis,” lanjutnya.
Sri Wahyuni menekankan, meski pemerintahan berganti, tetapi ASN akan tetap bekerja sampai purna. Oleh karena itu, pemerintah harus menjami mereka agar dapat mengembangkan kariernya.
“Kita tentu sangat apresiasi apa yang telah dilakukan oleh MenPAN untuk memfasilitasi pengangkatan PPPK, tetapi persoalan yang dihadapi terkait dengan proses penetapan PPPK juga kiranya perlu mendapat perhatian dari MenPAN,” tutupnya.
Foto : GPriority/Nindya Farhah Azzahrah
